Berita

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu/Net

Politik

Tangani Kecelakaan Kereta di Padalarang, PDIP Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi

SENIN, 19 DESEMBER 2022 | 18:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kecelakaan kereta api yang terjadi di kawasan Padalarang, Bandung telah menelan dua korban WNA China dan empat pekerja yang mengalami luka.

Merespons insiden itu, anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu menuturkan bahwa kereta api merupakan transportasi publik yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik. Namun demikian, kecelakaan kereta api yang sering kali terjadi perlu diinvestigasi penyebab kecelakaan tersebut secara komprehensif.

“Oleh karena itu perlu betul-betul di dalam pengelolaan terutama dalam perjalanannya itu timing-timingnya harus betul-betul direncanakan secara clear supaya tidak terjadi kecelakaan tersebut,” kata Sri kepada wartawan, Senin (19/12).


Sri mengatakan bahwa masyarakat punya harapan kereta api Jakarta-Bandung itu kendaraan publik yang paling aman. Jika memang masih ada kecelakaan, maka perlu  ada evalusi kesalahannya di mana.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa sejumlah moda transportasi darat masih digemari oleh masyarakat. Sehingga pemerintah harus benar-benar memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh moda transportasi tidak terkecuali kereta api yang masih banyak diminati rakyat.

"Apalagi ada kejadian-kejadian yang seperti itu harus dicari tahu apa hasil investagasinya kemudian solusinya langkah selanjutnya apa penanganan korbannya seperti apa, memang perlu ditindaklanjuti dan diberikan masukan kepada KCIC,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu hadir untuk mencari tahu penyebab kecelakaan itu terjadi, dan meminta penanggung jawab jalur kereta api tersebut untuk bertanggung jawab.

“Karena itu milik nya pemerintah tentu siapa pun pengelola yang ditunjuk. Sebagai penanggungjawab tentulah harus bertanggung jawab didasari dari hasil investigasinya seperti apa. Pemerintah harus hadir di situ,” tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya