Berita

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu/Net

Politik

Tangani Kecelakaan Kereta di Padalarang, PDIP Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi

SENIN, 19 DESEMBER 2022 | 18:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kecelakaan kereta api yang terjadi di kawasan Padalarang, Bandung telah menelan dua korban WNA China dan empat pekerja yang mengalami luka.

Merespons insiden itu, anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu menuturkan bahwa kereta api merupakan transportasi publik yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik. Namun demikian, kecelakaan kereta api yang sering kali terjadi perlu diinvestigasi penyebab kecelakaan tersebut secara komprehensif.

“Oleh karena itu perlu betul-betul di dalam pengelolaan terutama dalam perjalanannya itu timing-timingnya harus betul-betul direncanakan secara clear supaya tidak terjadi kecelakaan tersebut,” kata Sri kepada wartawan, Senin (19/12).


Sri mengatakan bahwa masyarakat punya harapan kereta api Jakarta-Bandung itu kendaraan publik yang paling aman. Jika memang masih ada kecelakaan, maka perlu  ada evalusi kesalahannya di mana.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa sejumlah moda transportasi darat masih digemari oleh masyarakat. Sehingga pemerintah harus benar-benar memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh moda transportasi tidak terkecuali kereta api yang masih banyak diminati rakyat.

"Apalagi ada kejadian-kejadian yang seperti itu harus dicari tahu apa hasil investagasinya kemudian solusinya langkah selanjutnya apa penanganan korbannya seperti apa, memang perlu ditindaklanjuti dan diberikan masukan kepada KCIC,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu hadir untuk mencari tahu penyebab kecelakaan itu terjadi, dan meminta penanggung jawab jalur kereta api tersebut untuk bertanggung jawab.

“Karena itu milik nya pemerintah tentu siapa pun pengelola yang ditunjuk. Sebagai penanggungjawab tentulah harus bertanggung jawab didasari dari hasil investigasinya seperti apa. Pemerintah harus hadir di situ,” tutupnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya