Berita

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu/Net

Politik

Tangani Kecelakaan Kereta di Padalarang, PDIP Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi

SENIN, 19 DESEMBER 2022 | 18:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kecelakaan kereta api yang terjadi di kawasan Padalarang, Bandung telah menelan dua korban WNA China dan empat pekerja yang mengalami luka.

Merespons insiden itu, anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu menuturkan bahwa kereta api merupakan transportasi publik yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik. Namun demikian, kecelakaan kereta api yang sering kali terjadi perlu diinvestigasi penyebab kecelakaan tersebut secara komprehensif.

“Oleh karena itu perlu betul-betul di dalam pengelolaan terutama dalam perjalanannya itu timing-timingnya harus betul-betul direncanakan secara clear supaya tidak terjadi kecelakaan tersebut,” kata Sri kepada wartawan, Senin (19/12).


Sri mengatakan bahwa masyarakat punya harapan kereta api Jakarta-Bandung itu kendaraan publik yang paling aman. Jika memang masih ada kecelakaan, maka perlu  ada evalusi kesalahannya di mana.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa sejumlah moda transportasi darat masih digemari oleh masyarakat. Sehingga pemerintah harus benar-benar memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh moda transportasi tidak terkecuali kereta api yang masih banyak diminati rakyat.

"Apalagi ada kejadian-kejadian yang seperti itu harus dicari tahu apa hasil investagasinya kemudian solusinya langkah selanjutnya apa penanganan korbannya seperti apa, memang perlu ditindaklanjuti dan diberikan masukan kepada KCIC,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu hadir untuk mencari tahu penyebab kecelakaan itu terjadi, dan meminta penanggung jawab jalur kereta api tersebut untuk bertanggung jawab.

“Karena itu milik nya pemerintah tentu siapa pun pengelola yang ditunjuk. Sebagai penanggungjawab tentulah harus bertanggung jawab didasari dari hasil investigasinya seperti apa. Pemerintah harus hadir di situ,” tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya