Berita

Sudirman Said/RMOL

Politik

Bamsoet Pancing Pemilu Dikaji Ulang, Sudirman Said: Elit Bisa Membuat Hukumnya Sendiri

MINGGU, 18 DESEMBER 2022 | 16:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang meminta Pemilu 2024 perlu dikaji ulang mendapatkan kecaman dari sejumlah kalangan masyarakat. Termasuk mantan Menteri ESDM Sudirman Said, yang menyebut perilaku elit saat ini sangat meresahkan.

Sikap itu disampaikan Sudirman dalam acara diskusi yang digagas Lembaga Survei KedaiKOPI, Ngopi dari Seberang Istana, Jakarta Pusat, Minggu (18/12).

Sudirman yang kini menjabat sebagai Sekjen PMI menuturkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak patut menggelontorkan wacana yang dapat memicu emosi rakyat.


"Ketua MPR mengatakan ini kan sekadar memancing pemikiran. Ya memang tidak melanggar hukum. Tapi apakah patut menyatakan begitu?” tegas Sudirman.

Menurutnya, dengan pernyataan dari elite yang mewacanakan pemilu perlu dikaji ulang akan membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihannya.

Dengan adanya pernyataan yang dilontarkan Bamsoet tersebut, fokus masyarakat akan terbelah. Meskipun dari segi hukum pernyataan tersebut tidak ada pelanggaran, tapi secara etika berpolitik dinilai kurang elegan.

"Di elite, perilakunya meresahkan. Nanti kita tanya secara hukum apakah boleh? mungkin boleh. Tapi apakah patut? itu pertanyaan kta,” ucapnya.

Dia menambahkan para elite politik dan pejabat tinggi negara perlu mengontrol etika mereka dengan tidak berperilaku legalistik yang dapat mengubah hukum sesuai kemauannya.

"Ada bahaya besar kalau pejabat publik atau pemimpin publik, para publik figur atau orang-orang yang punya pengaruh besar itu hidup dengan cara legalistik,” katanya.

"Mengapa? Karena, kalau orang pada top manajemen manapun, dia bupati, walikota, menteri, presiden, ketua MPR, berpikir legalistik maka dia bisa membuat hukum untuk dirinya sendiri,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya