Berita

Sudirman Said/RMOL

Politik

Bamsoet Pancing Pemilu Dikaji Ulang, Sudirman Said: Elit Bisa Membuat Hukumnya Sendiri

MINGGU, 18 DESEMBER 2022 | 16:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang meminta Pemilu 2024 perlu dikaji ulang mendapatkan kecaman dari sejumlah kalangan masyarakat. Termasuk mantan Menteri ESDM Sudirman Said, yang menyebut perilaku elit saat ini sangat meresahkan.

Sikap itu disampaikan Sudirman dalam acara diskusi yang digagas Lembaga Survei KedaiKOPI, Ngopi dari Seberang Istana, Jakarta Pusat, Minggu (18/12).

Sudirman yang kini menjabat sebagai Sekjen PMI menuturkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak patut menggelontorkan wacana yang dapat memicu emosi rakyat.


"Ketua MPR mengatakan ini kan sekadar memancing pemikiran. Ya memang tidak melanggar hukum. Tapi apakah patut menyatakan begitu?” tegas Sudirman.

Menurutnya, dengan pernyataan dari elite yang mewacanakan pemilu perlu dikaji ulang akan membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihannya.

Dengan adanya pernyataan yang dilontarkan Bamsoet tersebut, fokus masyarakat akan terbelah. Meskipun dari segi hukum pernyataan tersebut tidak ada pelanggaran, tapi secara etika berpolitik dinilai kurang elegan.

"Di elite, perilakunya meresahkan. Nanti kita tanya secara hukum apakah boleh? mungkin boleh. Tapi apakah patut? itu pertanyaan kta,” ucapnya.

Dia menambahkan para elite politik dan pejabat tinggi negara perlu mengontrol etika mereka dengan tidak berperilaku legalistik yang dapat mengubah hukum sesuai kemauannya.

"Ada bahaya besar kalau pejabat publik atau pemimpin publik, para publik figur atau orang-orang yang punya pengaruh besar itu hidup dengan cara legalistik,” katanya.

"Mengapa? Karena, kalau orang pada top manajemen manapun, dia bupati, walikota, menteri, presiden, ketua MPR, berpikir legalistik maka dia bisa membuat hukum untuk dirinya sendiri,” tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya