Berita

Sudirman Said/RMOL

Politik

Bamsoet Pancing Pemilu Dikaji Ulang, Sudirman Said: Elit Bisa Membuat Hukumnya Sendiri

MINGGU, 18 DESEMBER 2022 | 16:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang meminta Pemilu 2024 perlu dikaji ulang mendapatkan kecaman dari sejumlah kalangan masyarakat. Termasuk mantan Menteri ESDM Sudirman Said, yang menyebut perilaku elit saat ini sangat meresahkan.

Sikap itu disampaikan Sudirman dalam acara diskusi yang digagas Lembaga Survei KedaiKOPI, Ngopi dari Seberang Istana, Jakarta Pusat, Minggu (18/12).

Sudirman yang kini menjabat sebagai Sekjen PMI menuturkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak patut menggelontorkan wacana yang dapat memicu emosi rakyat.


"Ketua MPR mengatakan ini kan sekadar memancing pemikiran. Ya memang tidak melanggar hukum. Tapi apakah patut menyatakan begitu?” tegas Sudirman.

Menurutnya, dengan pernyataan dari elite yang mewacanakan pemilu perlu dikaji ulang akan membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihannya.

Dengan adanya pernyataan yang dilontarkan Bamsoet tersebut, fokus masyarakat akan terbelah. Meskipun dari segi hukum pernyataan tersebut tidak ada pelanggaran, tapi secara etika berpolitik dinilai kurang elegan.

"Di elite, perilakunya meresahkan. Nanti kita tanya secara hukum apakah boleh? mungkin boleh. Tapi apakah patut? itu pertanyaan kta,” ucapnya.

Dia menambahkan para elite politik dan pejabat tinggi negara perlu mengontrol etika mereka dengan tidak berperilaku legalistik yang dapat mengubah hukum sesuai kemauannya.

"Ada bahaya besar kalau pejabat publik atau pemimpin publik, para publik figur atau orang-orang yang punya pengaruh besar itu hidup dengan cara legalistik,” katanya.

"Mengapa? Karena, kalau orang pada top manajemen manapun, dia bupati, walikota, menteri, presiden, ketua MPR, berpikir legalistik maka dia bisa membuat hukum untuk dirinya sendiri,” tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya