Berita

Sudirman Said/RMOL

Politik

Bamsoet Pancing Pemilu Dikaji Ulang, Sudirman Said: Elit Bisa Membuat Hukumnya Sendiri

MINGGU, 18 DESEMBER 2022 | 16:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang meminta Pemilu 2024 perlu dikaji ulang mendapatkan kecaman dari sejumlah kalangan masyarakat. Termasuk mantan Menteri ESDM Sudirman Said, yang menyebut perilaku elit saat ini sangat meresahkan.

Sikap itu disampaikan Sudirman dalam acara diskusi yang digagas Lembaga Survei KedaiKOPI, Ngopi dari Seberang Istana, Jakarta Pusat, Minggu (18/12).

Sudirman yang kini menjabat sebagai Sekjen PMI menuturkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak patut menggelontorkan wacana yang dapat memicu emosi rakyat.


"Ketua MPR mengatakan ini kan sekadar memancing pemikiran. Ya memang tidak melanggar hukum. Tapi apakah patut menyatakan begitu?” tegas Sudirman.

Menurutnya, dengan pernyataan dari elite yang mewacanakan pemilu perlu dikaji ulang akan membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihannya.

Dengan adanya pernyataan yang dilontarkan Bamsoet tersebut, fokus masyarakat akan terbelah. Meskipun dari segi hukum pernyataan tersebut tidak ada pelanggaran, tapi secara etika berpolitik dinilai kurang elegan.

"Di elite, perilakunya meresahkan. Nanti kita tanya secara hukum apakah boleh? mungkin boleh. Tapi apakah patut? itu pertanyaan kta,” ucapnya.

Dia menambahkan para elite politik dan pejabat tinggi negara perlu mengontrol etika mereka dengan tidak berperilaku legalistik yang dapat mengubah hukum sesuai kemauannya.

"Ada bahaya besar kalau pejabat publik atau pemimpin publik, para publik figur atau orang-orang yang punya pengaruh besar itu hidup dengan cara legalistik,” katanya.

"Mengapa? Karena, kalau orang pada top manajemen manapun, dia bupati, walikota, menteri, presiden, ketua MPR, berpikir legalistik maka dia bisa membuat hukum untuk dirinya sendiri,” tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya