Berita

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Bambang Pacul Larang Kader Dukung Ganjar, Pengamat: Indikasi Kuat PDIP Tidak Usung Ganjar di Pilpres 2024

MINGGU, 18 DESEMBER 2022 | 14:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Larangan Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Pacul Wuryanto untuk seluruh kader PDI Perjuangan tidak memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat peluang orang nomor satu di Jateng maju dalam Pilpres 2024 sangat kecil.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, larangan yang dilontarkan Bambang Pacul tersebut merupakan sinyal kuat banteng tidak akan mengusung Ganjar pada Pemilu 2024 mendatang.

"Larangan Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) kepada kader PDIP mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres menjadi indikasi kuat Gubernur Jawa Tengah itu tidak diusung partainya pada Pilpres 2024,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/12).


Pihaknya menambahkan Bambang Pacul nampaknya sudah mendapat informasi partainya tidak akan mengusung Ganjar. Karena itu, Bambang Pacul berani menyatakan hal itu ke publik melalui media.

Bahkan Jamiluddin meyakini pernyataan pria yang juga Ketua Komisi III DPR RI itu, menjadi indikasi kuat sudah mendapat restu dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk melarang kader PDIP mendukung Ganjar.

"Tanpa restu, Bambang Pacul tentu tidak berani menyampaikan hal tersebut mengingat PDIP masih sangat sentralistis,” katanya.

Menurutnya, semua keputusan strategis ada di tangan Megawati, termasuk terkait capres yang akan diusung. Karena itu, kalau ada kader PDIP yang berani bicara capres, apalagi melarang kadernya tidak mendukung Ganjar, maka patut diduga kuat itu bukan pesan murni Bambang Pacul.

"Bambang Pacul hanya meneruskan pesan dari yang punya kewenangan mutlak di PDIP, yaitu Megawati. Jadi, PDIP sudah semakin terang benderang tidak akan mengusung Ganjar.pada Pilpres 2024. Ganjar seharusnya dapat menangkap sinyal tersebut,” katanya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya