Kick off Desa Anti Korupsi di Jawa Tengah/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresisi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah membentuk 29 Desa Antikorupsi. Desa-desa itu, tersebar di 29 kabupaten/kota seluruh wilayah Jateng.
Apresiasi itu disampaikan dalam acara Kick Off Desa Antikorupsi yang digelar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, Kamis (15/12)
Ganjar Pranowo menyampaikan, diantara 29 desa itu, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang sudah meraih predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Prestasi itu, kata Ganjar, disambut desa-desa lainnya yang juga berkomitmen turut serta dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.
"Saya terima kasih kades-kades sekarang juga menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa," kata Ganjar.
Kata Ganjar, upaya yang dilakukan sebagai bentuk inisiasi lebih dini, guna mendukung program Desa Antikorupsi KPK di tahun 2023 mendatang.
Maka, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, ke depan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain.
"Kita
kick off di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia kita sudah punya contoh yang
real," katanya.
"Dan, nanti tahun depan sudah ada contoh yang lebih kongkrit sehingga 7.809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengatakan, apresiasi pada Jateng lebih kepada kepekaan inisiasi pada program Desa Anti Korupsi yang sejatinya baru akan dimulai tahun 2023.
"Saya mengapresiasi karena ini (Desa Antikorupsi) program tahun 2023, ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi
trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga," kata Wawan.
Diakui Wawan, semua Gubernur menyampaikan keinginannya dalam mendukung program tersebut. Namun, Ganjar salah satunya yang mengimplementasikan lebih awal.
"Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh gak kita langsung (mulai) saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi," tandasnya.
