Berita

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron/RMOL

Hukum

Operasi Senyap KPK di Surabaya Terkait Kasus Korupsi Penyelenggara Negara

KAMIS, 15 DESEMBER 2022 | 07:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (15/12).

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya hukum penangkapan di Surabaya, Jawa Timur sejak Rabu (14/12).

"Terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang diduga penyelenggara negara," ujar Ghufron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis pagi (15/12).


Sementara ini, tim penyelidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring tangkap tangan KPK.

"Mohon bersabar untuk keterangan lebih lengkap pada saatnya kami akan umum setelah selesai proses pemeriksaan," pungkas Ghufron.

Sementara itu, Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri juga turut membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan di Surabaya.

"Benar, tadi malam, KPK lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Surabaya Jatim," kata Ali.

Ketua KPK, Firli Bahuri sebelumnya sudah mengungkapkan adanya kegiatan tangkap tangan di Surabaya. Namun, Firli meminta masyarakat untuk bersabar lantara tim KPK masih bekerja di lapangan.

"Kami masih bekerja, mohon dipahami dan pada saatnya KPK tentu menjelaskan ke publik. Kasih waktu untuk kami bekerja," ujar Firli kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Informasi yang beredar, KPK melakukan kegiatan penangkapan di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Timur yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Terdapat beberapa ruang di DPRD dilakukan penyegelan oleh KPK.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya