Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

68 Persen Penduduk Tidak Bisa Beli Makan Bergizi, Pemerintah Didesak Perbaiki Tata Niaga Pangan

KAMIS, 15 DESEMBER 2022 | 02:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Data harga pangan bergizi di Indonesia menurut data Badan Pangan Dunia (FAO) adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Harga pangan bergizi di Indonesia mencapai angka 4,47 dollar AS sekitar Rp 69.000 per hari.

Sebuah survei juga menemukan data hampir 68 persen penduduk Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi tersebut.

Meresposn data itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengungkapkan situasi ini jelas memberatkan program percepatan penurunan stunting yang tengah dikerjakan di Indonesia.


Komponen utama dari percepatan penurunan stunting adalah pemenuhan gizi rumah tangga bahkan sejak sebelum hari kelahiran atau seribu Hari Pertama Kehidupan.

Kata Kurniasi, jika ada 68 persen masyarakat Indonesia tidak mampu menjangkau makanan bergizi maka ini masalah serius dalam upaya penurunan stunting di Indonesia.

"Yang targetnya ambisius 14 persen pada 2024 mendatang," ungkap Kurniasih, Rabu (14/12).

Kurniasih mengingatkan keberhasilan penurunan stunting atau gizi buruk pada balita dimulai dari kemampuan rumah tangga Indonesia untuk bisa mengakses sumber-sumber makanan bergizi dengan harga yang terjangkau.

"Pertama perbaiki tata niaga pangan kita sehingga rakyat bisa mendapat bahan mahanan bergizi yang lebih murah dan terjangkau," sebut Kurniasih.

Ia juga menyerukan kepada seluruh keluarga di Indonesia untuk memprioritaskan pengeluaran bulanan untuk pemenuhan gizi keluarga dibanding pengeluaran lain yang tidak perlu.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya