Berita

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago/Net

Politik

Soal Isu Tunda Pemilu, Pengamat Duga LaNyalla dan Bamsoet Salahgunakan Kekuasaan Tanpa Batas

KAMIS, 15 DESEMBER 2022 | 01:20 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Wacana untuk mengkaji ulang keberlangsungan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang terus menuai penolakan.

Mencuatnya isu penundaan yang dikemukakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dinilai tidak etis karena diduga telah menyalahgunakan wewenang.

"Mereka diduga telah menyalahgunakan kekuasanya tanpa batas setelah melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024," kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago dalam keterangan tertulis, Rabu (14/12).


Arifki mengaku khawatir dengan adanya narasi penundaan pemilu oleh dua politisi itu akan berpengaruh pada konstituen mereka di daerah pemilihan.

"Sebagai pejabat tinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat di Pemilu 2019, Ketua DPD dan Ketua MPR telah membawa narasi tidak etis. Posisinya sebagai perwakilan rakyat di parlemen tentu mengejutkan rakyat yang telah memilihnya di Pemilu 2019," kata Arifki.

Jangan sampai, lanjut Arifki sebagai orang yang dipilih oleh rakyat di Pemilu 2019, Bamsoet dan LaNyalla terlihat lebih mementingkan elite dari pada menjalankan konstitusi yang marwah sedang ada ditangannya.

"Wacana itu menjadi berbahaya jika keluar dari Ketua DPD dan Ketua MPR. Publik dengan mudah menilai bahwa terjadi dukungan terhadap narasi yang berkembang diluar parlemen oleh pejabat tinggi negara," ujar Arifki.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya