Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Alih-alih Tangani Gizi Buruk, Rezim Jokowi Fokus Gelar Pesta Mewah dan Pindah Ibukota

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 07:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Negara di bawah rezim Joko Widodo dinilai telah abai terhadap persoalan primer publik untuk mendapatkan hak-hak dasarnya berupa gizi yang baik dan seimbang. Alih-alih, rezim Jokowi hanya mementingkan pesta pernikahan yang mewah, infrastruktur, dan proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menyoroti data koran Kompas yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia, sekitar 183,7 juta atau 68 persen populasi tidak mampu memenuhi gizi.

"Ini menunjukkan pemerintah gagal memenuhi kesehatan gizi harian masyarakatnya. Pemerintah tidak mampu memberikan perhatian dan bahkan mengurangi signifikansi kekurangan gizi masyarakat yang populasinya terus meningkat," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/12).


Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, hal tersebut merupakan tanda-tanda kegagalan rezim Jokowi di bidang pengentasan masalah gizi di masyarakat. Banyaknya angka gizi buruk menunjukkan pemerintah tidak serius untuk mengupayakan pengurangan angka gizi buruk di Indonesia.

Dengan digelarnya pesta besar-besaran untuk pernikahan putra bungsunya, Jokowi seakan memperlihatkan rasa tidak empatinya terhadap angka gizi buruk di Indonesia yang sangat fantastis.

Mestinya, kata Saiful, jika berempati dan peduli terhadap masyarakat Indonesia, Jokowi fokus kepada penanganan gizi buruk yang sangat merugikan masyarakat, bukan malah berpesta di tengah publik yang resah.

"Dengan angka-angka gizi buruk tersebut menunjukkan pemerintah tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan dari pemerintah," jelas Saiful.

Bahkan, Saiful menilai, pemerintah cenderung lebih sibuk terhadap persoalan-persoalan tersier seperti pembangunan infrastruktur dan bahkan pemindahan IKN

"Negara telah abai terhadap persoalan primer publik untuk mendapatkan hak-hak dasarnya berupa gizi yang baik dan seimbang. Jokowi cenderung tidak berpikir tentang bagaimana nasib rakyat yang kekurangan gizi yang akan mengakibatkan daya saing bangsa makin terpuruk di tengah ketatnya persaingan bangsa dan negara," pungkas Saiful.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Songsong Pembalap Muda Menuju Pentas Dunia

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:56

Catatan Hari Pelaut Sedunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:34

284 Petembak Siap Bertarung dalam Kejurnas Menembak ISSF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:17

Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Perlu Dibentuk Demi Wujudkan Keadilan

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:50

Pembangunan Hotel Prima Katulampa Harus Dihentikan, Ini Sebabnya

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:30

Mahasiswa dan Dalang

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:10

Kejati Sultra Geledah Rumah Bos Tambang hingga Rujab Wabup Kolaka

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:48

PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:32

Kemensos Mulai Operasikan Dua SR Permanen di Pasuruan Bulan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:16

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Selasa, 23 Juni 2026 | 22:45

Selengkapnya