Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Alih-alih Tangani Gizi Buruk, Rezim Jokowi Fokus Gelar Pesta Mewah dan Pindah Ibukota

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 07:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Negara di bawah rezim Joko Widodo dinilai telah abai terhadap persoalan primer publik untuk mendapatkan hak-hak dasarnya berupa gizi yang baik dan seimbang. Alih-alih, rezim Jokowi hanya mementingkan pesta pernikahan yang mewah, infrastruktur, dan proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menyoroti data koran Kompas yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia, sekitar 183,7 juta atau 68 persen populasi tidak mampu memenuhi gizi.

"Ini menunjukkan pemerintah gagal memenuhi kesehatan gizi harian masyarakatnya. Pemerintah tidak mampu memberikan perhatian dan bahkan mengurangi signifikansi kekurangan gizi masyarakat yang populasinya terus meningkat," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/12).


Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, hal tersebut merupakan tanda-tanda kegagalan rezim Jokowi di bidang pengentasan masalah gizi di masyarakat. Banyaknya angka gizi buruk menunjukkan pemerintah tidak serius untuk mengupayakan pengurangan angka gizi buruk di Indonesia.

Dengan digelarnya pesta besar-besaran untuk pernikahan putra bungsunya, Jokowi seakan memperlihatkan rasa tidak empatinya terhadap angka gizi buruk di Indonesia yang sangat fantastis.

Mestinya, kata Saiful, jika berempati dan peduli terhadap masyarakat Indonesia, Jokowi fokus kepada penanganan gizi buruk yang sangat merugikan masyarakat, bukan malah berpesta di tengah publik yang resah.

"Dengan angka-angka gizi buruk tersebut menunjukkan pemerintah tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan dari pemerintah," jelas Saiful.

Bahkan, Saiful menilai, pemerintah cenderung lebih sibuk terhadap persoalan-persoalan tersier seperti pembangunan infrastruktur dan bahkan pemindahan IKN

"Negara telah abai terhadap persoalan primer publik untuk mendapatkan hak-hak dasarnya berupa gizi yang baik dan seimbang. Jokowi cenderung tidak berpikir tentang bagaimana nasib rakyat yang kekurangan gizi yang akan mengakibatkan daya saing bangsa makin terpuruk di tengah ketatnya persaingan bangsa dan negara," pungkas Saiful.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya