Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Alih-alih Tangani Gizi Buruk, Rezim Jokowi Fokus Gelar Pesta Mewah dan Pindah Ibukota

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 07:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Negara di bawah rezim Joko Widodo dinilai telah abai terhadap persoalan primer publik untuk mendapatkan hak-hak dasarnya berupa gizi yang baik dan seimbang. Alih-alih, rezim Jokowi hanya mementingkan pesta pernikahan yang mewah, infrastruktur, dan proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menyoroti data koran Kompas yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia, sekitar 183,7 juta atau 68 persen populasi tidak mampu memenuhi gizi.

"Ini menunjukkan pemerintah gagal memenuhi kesehatan gizi harian masyarakatnya. Pemerintah tidak mampu memberikan perhatian dan bahkan mengurangi signifikansi kekurangan gizi masyarakat yang populasinya terus meningkat," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/12).


Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, hal tersebut merupakan tanda-tanda kegagalan rezim Jokowi di bidang pengentasan masalah gizi di masyarakat. Banyaknya angka gizi buruk menunjukkan pemerintah tidak serius untuk mengupayakan pengurangan angka gizi buruk di Indonesia.

Dengan digelarnya pesta besar-besaran untuk pernikahan putra bungsunya, Jokowi seakan memperlihatkan rasa tidak empatinya terhadap angka gizi buruk di Indonesia yang sangat fantastis.

Mestinya, kata Saiful, jika berempati dan peduli terhadap masyarakat Indonesia, Jokowi fokus kepada penanganan gizi buruk yang sangat merugikan masyarakat, bukan malah berpesta di tengah publik yang resah.

"Dengan angka-angka gizi buruk tersebut menunjukkan pemerintah tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan dari pemerintah," jelas Saiful.

Bahkan, Saiful menilai, pemerintah cenderung lebih sibuk terhadap persoalan-persoalan tersier seperti pembangunan infrastruktur dan bahkan pemindahan IKN

"Negara telah abai terhadap persoalan primer publik untuk mendapatkan hak-hak dasarnya berupa gizi yang baik dan seimbang. Jokowi cenderung tidak berpikir tentang bagaimana nasib rakyat yang kekurangan gizi yang akan mengakibatkan daya saing bangsa makin terpuruk di tengah ketatnya persaingan bangsa dan negara," pungkas Saiful.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya