Berita

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam/RMOL

Politik

Semua Koalisi Pilpres 2024 Masih Cair, Begini Empat Alasannya

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 05:33 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menghadapi pemilihan umum (pemilu) tahun 2024, paket pasangan koalisi pendukung presiden yang bermunculan bisa disebut koalisi yang cair.

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/12).

Menurut Arman ada alasan yang beragam. Pertama, semua partai hakekatnya ingin masuk pada gerbong kemenangan. Tujuannya, supaya bisa ikut merasakan kekuasaan.


Kata Arman, yang paling realistis dan terukur adalah hasil survei menjelang pemilihan.

"Maka menjadi masuk akal jika partai akan mengayun dalam menjatuhkan pilihan calon presiden secara definitif," demikian kata Arman.

Alasan kedua, ulas Arman, adalah urusan kepentingan jangka pendek, mulai dari urusan duit sampai kepentingan membangun jaringan partai sampai tingkat grassroot.

Alasan ketiga, adalah ego partai yang ngotot menyodorkan pasangan untuk ditandemkan pada calon primadona.

"Dan yang terakhir kekuatan eksternal partai yang punya kepentingan," jelas Arman.

Analisa Arman, empat hal itulah yang membuat koalisi saat ini belum ada yang solid.

Prediksi Arman, berbagai macam cara akan dilakukan partai agar masalah itu bisa terkapitalisasi dan semua bermuara pada keuntungan partai.

"Hal ini yang membuat publik bingung belum lagi dengan prilaku atau treatment dan manuver dari semua partai," demikian Arman menekankan.

Arman pun menyarankan kepada seluruh partai bahwa saat ini kecerdasan politik masyarakat dituntut untuk melahirkan kepemimpinan yang prima.

Ia membayangkan, ika semua tokoh yang merupakan stakeholder dalam proses pergantian kepemimpinan nasional ini dapat duduk bersama dan berfikir jernih untuk kebaikan bangsa.

"Harusnya ini bukan hal yang sulit dan bisa diwujudkan dalam kerangka kebaikan bersama," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya