Berita

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam/RMOL

Politik

Semua Koalisi Pilpres 2024 Masih Cair, Begini Empat Alasannya

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 05:33 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menghadapi pemilihan umum (pemilu) tahun 2024, paket pasangan koalisi pendukung presiden yang bermunculan bisa disebut koalisi yang cair.

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/12).

Menurut Arman ada alasan yang beragam. Pertama, semua partai hakekatnya ingin masuk pada gerbong kemenangan. Tujuannya, supaya bisa ikut merasakan kekuasaan.


Kata Arman, yang paling realistis dan terukur adalah hasil survei menjelang pemilihan.

"Maka menjadi masuk akal jika partai akan mengayun dalam menjatuhkan pilihan calon presiden secara definitif," demikian kata Arman.

Alasan kedua, ulas Arman, adalah urusan kepentingan jangka pendek, mulai dari urusan duit sampai kepentingan membangun jaringan partai sampai tingkat grassroot.

Alasan ketiga, adalah ego partai yang ngotot menyodorkan pasangan untuk ditandemkan pada calon primadona.

"Dan yang terakhir kekuatan eksternal partai yang punya kepentingan," jelas Arman.

Analisa Arman, empat hal itulah yang membuat koalisi saat ini belum ada yang solid.

Prediksi Arman, berbagai macam cara akan dilakukan partai agar masalah itu bisa terkapitalisasi dan semua bermuara pada keuntungan partai.

"Hal ini yang membuat publik bingung belum lagi dengan prilaku atau treatment dan manuver dari semua partai," demikian Arman menekankan.

Arman pun menyarankan kepada seluruh partai bahwa saat ini kecerdasan politik masyarakat dituntut untuk melahirkan kepemimpinan yang prima.

Ia membayangkan, ika semua tokoh yang merupakan stakeholder dalam proses pergantian kepemimpinan nasional ini dapat duduk bersama dan berfikir jernih untuk kebaikan bangsa.

"Harusnya ini bukan hal yang sulit dan bisa diwujudkan dalam kerangka kebaikan bersama," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya