Berita

Direktur Deputi Indef Eko Listiyanto (berdiri) saat acara Indef School of Political Economy/RMOL

Politik

Indef: Kebijakan Insentif Motor Listrik Rp 6,5 Juta Salah Sasaran

SELASA, 13 DESEMBER 2022 | 23:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah menggelontorkan insentif kepada masyarakat untuk memasifkan konsumsi kendaraan motor dan mobil listrik sebagai bentuk green campaign di 2023. Besaran subsisi yang diberikan pemerintah sekitar Rp 6,5juta untuk motor. Sementara untuk mobil masih dalam tahap pembahasan.

Menyikapi hal tersebut Direktur Deputi Indef Eko Listiyanto menuturkan bahwa insentif tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang salah sasaran. Semestinya, pemerintah memberikan subsidi kepada rakyat kecil, bukan malah memberikan subsidi bagi masyarakat menengah ke atas untuk membeli kendaraan listrik.

Eko mengakui siap dikritik atas ketidaksetujuannya atas alokasi subsidi bagi kalangan menangah. Bahkaan jika ia dituding tidak pro terhadap lingkungan.


"Tapi, problemnya adalah kalau yang Rp 6,5juta itu dikasihkan ke orang miskin itu mereka senyum, kira-kira begitu saja,” tegas Eko dalam acara Indef School of Political Economy bertemakan Efek Resesi Global terhadap Ekonomi Politik Indonesia 2023, ITS Tower, Pasar Minggu (13/12).

Dia mengatakan, kebijakan insentif tersebut terlalu dini bagi Indonesia, meskipun di sisi lain Indonesia saat ini sedang mengkampanyekan lingkungan hijau. Namun demikian, Eko menilai yang nampak justru seperti berpihak kepada kapitalis yang memanfaatkan kampanye hijau tersebut untuk meraup keuntungan.

"Atau itu aji mumpung karena narasi hijau itu lagi gede-gedenya di kita, bahkan kita tahu ya di balik industri yang hijau-hijau itu elektrik motor dll itu kan penguasa itu,” ucapnya.

Eko menambahkan,  pemerintah seharusnya memberikan perhatian kepada masyarakat kecil yang kehilangan pekerjaan bukan malah memanjakan orang-orang yang mampu untuk membeli kendaraan listrik walaupun konteksnya memantik masyarakat menengah untuk belanja.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya