Berita

Direktur Deputi Indef Eko Listiyanto (berdiri) saat acara Indef School of Political Economy/RMOL

Politik

Indef: Kebijakan Insentif Motor Listrik Rp 6,5 Juta Salah Sasaran

SELASA, 13 DESEMBER 2022 | 23:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah menggelontorkan insentif kepada masyarakat untuk memasifkan konsumsi kendaraan motor dan mobil listrik sebagai bentuk green campaign di 2023. Besaran subsisi yang diberikan pemerintah sekitar Rp 6,5juta untuk motor. Sementara untuk mobil masih dalam tahap pembahasan.

Menyikapi hal tersebut Direktur Deputi Indef Eko Listiyanto menuturkan bahwa insentif tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang salah sasaran. Semestinya, pemerintah memberikan subsidi kepada rakyat kecil, bukan malah memberikan subsidi bagi masyarakat menengah ke atas untuk membeli kendaraan listrik.

Eko mengakui siap dikritik atas ketidaksetujuannya atas alokasi subsidi bagi kalangan menangah. Bahkaan jika ia dituding tidak pro terhadap lingkungan.


"Tapi, problemnya adalah kalau yang Rp 6,5juta itu dikasihkan ke orang miskin itu mereka senyum, kira-kira begitu saja,” tegas Eko dalam acara Indef School of Political Economy bertemakan Efek Resesi Global terhadap Ekonomi Politik Indonesia 2023, ITS Tower, Pasar Minggu (13/12).

Dia mengatakan, kebijakan insentif tersebut terlalu dini bagi Indonesia, meskipun di sisi lain Indonesia saat ini sedang mengkampanyekan lingkungan hijau. Namun demikian, Eko menilai yang nampak justru seperti berpihak kepada kapitalis yang memanfaatkan kampanye hijau tersebut untuk meraup keuntungan.

"Atau itu aji mumpung karena narasi hijau itu lagi gede-gedenya di kita, bahkan kita tahu ya di balik industri yang hijau-hijau itu elektrik motor dll itu kan penguasa itu,” ucapnya.

Eko menambahkan,  pemerintah seharusnya memberikan perhatian kepada masyarakat kecil yang kehilangan pekerjaan bukan malah memanjakan orang-orang yang mampu untuk membeli kendaraan listrik walaupun konteksnya memantik masyarakat menengah untuk belanja.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya