Berita

Direktur Deputi Indef Eko Listiyanto (berdiri) saat acara Indef School of Political Economy/RMOL

Politik

Indef: Kebijakan Insentif Motor Listrik Rp 6,5 Juta Salah Sasaran

SELASA, 13 DESEMBER 2022 | 23:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah menggelontorkan insentif kepada masyarakat untuk memasifkan konsumsi kendaraan motor dan mobil listrik sebagai bentuk green campaign di 2023. Besaran subsisi yang diberikan pemerintah sekitar Rp 6,5juta untuk motor. Sementara untuk mobil masih dalam tahap pembahasan.

Menyikapi hal tersebut Direktur Deputi Indef Eko Listiyanto menuturkan bahwa insentif tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang salah sasaran. Semestinya, pemerintah memberikan subsidi kepada rakyat kecil, bukan malah memberikan subsidi bagi masyarakat menengah ke atas untuk membeli kendaraan listrik.

Eko mengakui siap dikritik atas ketidaksetujuannya atas alokasi subsidi bagi kalangan menangah. Bahkaan jika ia dituding tidak pro terhadap lingkungan.


"Tapi, problemnya adalah kalau yang Rp 6,5juta itu dikasihkan ke orang miskin itu mereka senyum, kira-kira begitu saja,” tegas Eko dalam acara Indef School of Political Economy bertemakan Efek Resesi Global terhadap Ekonomi Politik Indonesia 2023, ITS Tower, Pasar Minggu (13/12).

Dia mengatakan, kebijakan insentif tersebut terlalu dini bagi Indonesia, meskipun di sisi lain Indonesia saat ini sedang mengkampanyekan lingkungan hijau. Namun demikian, Eko menilai yang nampak justru seperti berpihak kepada kapitalis yang memanfaatkan kampanye hijau tersebut untuk meraup keuntungan.

"Atau itu aji mumpung karena narasi hijau itu lagi gede-gedenya di kita, bahkan kita tahu ya di balik industri yang hijau-hijau itu elektrik motor dll itu kan penguasa itu,” ucapnya.

Eko menambahkan,  pemerintah seharusnya memberikan perhatian kepada masyarakat kecil yang kehilangan pekerjaan bukan malah memanjakan orang-orang yang mampu untuk membeli kendaraan listrik walaupun konteksnya memantik masyarakat menengah untuk belanja.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya