Berita

Konfrensi pers Partai Ummat di DPP Partai Ummat, di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (13/12)/RMOL

Politik

Merasa Disingkirkan dari Pemilu 2024, Amien Rais Minta KPU Diaudit hingga Ditindak DKPP

SELASA, 13 DESEMBER 2022 | 15:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Ummat menyampaikan tuntutan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan audit hingga diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Ummat, di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (13/12).

Amien menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan dari sumber A1 mengenai ketidaklolosan parpol yang didirikannya pada tahapan verfak.


"Beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan parpol-parpol tertentu atas kekuatan politik yang besar," ujar Amien.

Sebagai akibat dari adanya dugaan manipulasi poses verfak oleh KPU RI, Amin menilai Partai Ummat satu-satunya parpol yang disingkarkan sebagai peserta Pemilu Serentak 2024.

"Sehingga Partai Ummat tidak bisa mengikuti Pemilu 2024," sambungnya.

Oleh karena itu, dirinya memastikan Partai Ummat mengajukan 3 tuntutan. Di mana yang pertama menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap parpol baru dan parlemen segera diaudit oleh tim independen.

"Kedua, menuntut hasil verifikasi administrasi terhadap partai parlemen untuk juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik," katanya.

Selain itu, mantan Ketua MPR RI ini juga menuntut DKPP agar segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat hingga KPU Daerah terkait adanya dugaan kuat intervensi proses verfak yang berjalan mulai Oktober hingga awalDesember 2022 ini.

"Dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Kami akan melayangkan surat ke DKPP untuk tuntutan," demikian Amien menutup.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya