Berita

Direktur Eksekutif Mahara Leadership, Iwel Sastra/RMOL

Politik

Narasi Sudah Usang, Mengapa Bamsoet-LaNyalla Suarakan Penundaan Pemilu?

SELASA, 13 DESEMBER 2022 | 05:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Narasi sudah usang, pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti soal pertimbangan ulang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang disayangkan banyak pihak.

Salah satunya, Direktur Eksekutif Mahara Leadership, Iwel Sastra. Ia mengatakan semestinya pria yang karib disapa Bamsoet dan LaNyalla sudah paham bahwa pendapat maupun wacana yang mereka kembangkan di ruang publik pasti dikaitkan dengan lembaga yang mereka pimpin.

Kata Iwel, menjadi berbeda kalau mereka adalah pengamat yang bisa dimaklumi jika menebar wacana yang bisa menimbulkan perdebatan. Ia melihat, Bamsoet seperti menunjukan rasa penasaran terhadap wacana penundaan pemilu yang pernah berkembang namun tidak berhasil.


"Entah kenapa hal ini kemudian diikuti pula oleh LaNyalla? Padahal pada Maret 2022 yang lalu LaNyalla pernah meminta para elit politik menyudahi wacana penundaan pemilu 2024," demikian Iwel dengan ekpresi heran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (12/1/2).

Dalam pandangan Iwel, ada beberapa argumentasi mengapa pimpinan lembaga tinggu negara tidak pantas memunculkan kembali wacana penundaan pemilu.

Pertama, wacana penundaan Pemilu sudah redup dan sudah basi. Bagi Iwel, memunculkannya kembali wacana itu justru akan menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan ada kepentingan dibalik suara itu.

Faktor kedua,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi sudah memulai tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 sejak 14 Juni 2022 yang lalu.

Ia menilai, seharusnya sebagai pimpinan lembaga tinggi negara Bambang Soesatyo dan LaNyalla membangun rasa optimis.

"Bahwa pemilu akan berlangsung sesuai jadwal secara demokratis," pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya