Jadwalkan RDPU Kedua dengan Amman Mineral, Adian: Untuk Buktikan DPR Tidak Bisa Diintervensi

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara petinggi Amman Mineral dan Komisi VII DPR RI hingga kini belum membuahkan hasil signifikan. Untuk itu, Komisi VII menjadwalkan RDPU kali kedua pada 14 Desember 2022 mendatang.

Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu mengatakan, RDPU DPR dengan Amman Mineral tanggal 14 Desember bisa menjadi sangat penting. Hal ini, jika mengingat korban jiwa yang sudah cukup banyak di Amman Mineral selama perusahaan itu mengelola tambang emas di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

“Sedikitnya ada 4 korbam jiwa yang bisa diidentifikasi dan belasan lagi yang luka,” kata Adian kepada wartawan, Senin (12/12).

Kata Adian, meninggalnya 4 orang akibat kecelakaan kerja itu, tidak bisa dianggap sebagai hal biasa dan berlalu begitu saja. Dia pun berharap, Komisi VII secara bulat mengambil sikap agar ada proses pengadilan terhadap Amman Mineral.

“Itu kejadian luar biasa yang tidak bisa dianggap sepele dan di lupakan begitu saja. DPR harus berani menegaskan agar jajaran Direksi Amman terkait bisa diseret ke pengadilan,” terangnya.

Sengkarut Amman Mineral, sambung politisi PDI Perjuangan itu, juga soal pelanggaran pada tata kelola dampak lingkungan hingga pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan.

“Selain berbagai kasus kecelakaan kerja tersebut maka ada berbagai macam pelanggaran yang di lakukan oleh Amman seperti pelanggaran lingkungan, penggelapan dana CSR, indikasi adanya permainan uang dalam dengan eksekutif yang tentunya harus berani di usut,” terangnya.

Sejak kasus ini mencuat ke publik hingga RDPU pertama, kata Adian lagi, pihak Amman Mineral terkesan sangat kuat.

Bahkan, tersiar kabar Amman Mineral telah melakukan upaya-upaya “damai” dengan berbagai pihak dalam menghadapi RDPU kedua mendatang. Kabar lainnya, Amman Mineral juga melakukan intervensi terhadap sejumlah anggota dewan.

“Tentunya hal tersebut tidak bisa di biarkan terjadi. Berjalannya RDPU tanggal 14 Desember besok akan menjadi bukti bahwa DPR tidak bisa di intervensi siapapun dan untuk kepentingan apapun,” tandasnya.