Berita

Diskusi Publik bertema "Quo Vadis Pembentukan Dewan Keamanan Nasional" di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidyatullah/Ist

Politik

Komnas HAM: Jika Dibentuk, Dewan Keamanan Nasional akan Gaya Kopkamtib Orde Baru

SENIN, 12 DESEMBER 2022 | 18:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dewan Keamanan Nasional (DKN) jika benar dibentuk, akan muncul menjadi lembaga Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) gaya baru. Pasalnya, lembaga ini bisa menetapkan ancaman keamanan dan mengendalikan operasi Keamanan.

Begitu dikatakan Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan pada Diskusi Publik bertema "Quo Vadis Pembentukan Dewan Keamanan Nasional" di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidyatullah, Tengerang Selatan, Banten, Senin (12/12).

"Bahayanya jika dewan ini dibentuk adalah berpotensi munculnya eksessif use of forces oleh aparat keamanan. Termasuk rakyat yang menolak proyek-proyek pemerintah yang merugikan rakyat bisa ditetapkan sebagai ancaman," ujar Hari Kurniawan.


Pembentukan Dewan Keamanan Nasional, lanjut Hari Kurniawan menjadi berbahaya bagi kehidupan demokrasi karena akan mengembalikan Kopkamtib baru seperti pernah ada pada masa rezim otoritarian Orde Baru.

Ditambahkan Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri, pembentukan Dewan Keamanan Nasional akan mengancam hak asasi manusia (HAM).

DKN, kata dia, akan menjadi ancaman serius bagi perjuangan hak asasi manusia kedepan karena lembaga ini akan membuka ruang koersif negara.

"Pembentukan DKN tidak urgent sehingga pemerintah tidak perlu membntuk DKN karena akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM," demikian Gufron.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya