Tanggapi Serbia, Presiden Kosovo Siap Balas Tindakan Agresi

Permintaan Serbia pada NATO untuk mengerahkan pasukan ke Kosovo ditanggapi dengan tegas oleh Perdana Menteri Albin Kurti. Ia mengatakan pihaknya akan menanggapi semua agresi terhadap negaranya.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan bahwa Beograd akan secara resmi meminta penjaga perdamaian NATO, yang dikenal sebagai KFOR, untuk mengizinkannya mengerahkan tentara dan polisi Serbia di utara Kosovo, sesuai dengan resolusi PBB.

Permintaan itu muncul setelah pada Sabtu (10/12), pihak berwenang Kosovo mengatakan dalam tiga insiden, tembakan dilepaskan dari lokasi berbeda di unit polisi yang sedang bertugas resmi di dekat kota-kota utara.

Kurti kemudian menanggapi Vucic dengan mengatakan Kosovo akan menanggapi agresi.

"Kami tidak menginginkan konflik, kami menginginkan perdamaian dan kemajuan, tetapi kami akan menanggapi agresi dengan segenap kekuatan yang kami miliki," kata Kurti, seperti dikutip TRT World.

Dalam pidatonya, Vucic menyoroti bagian dari Resolusi 1244, yang menyatakan bahwa Serbia memiliki hak untuk mengerahkan hingga 1.000 anggota pasukan keamanannya di Kosovo.

"Kami telah menyepakati sebuah teks di mana, sesuai dengan Resolusi 1244, kami akan mengirimkan permintaan kepada komandan KFOR untuk memastikan pengerahan anggota tentara dan polisi di wilayah Kosovo dan Metohija, keputusan akan dibuat pada Senin atau Selasa," jelasnya

Vucic menambahkan, dia yakin permintaan itu mungkin ditolak, tetapi Serbia memiliki hak untuk melakukannya sesuai dengan resolusi PBB.

Kosovo, yang sebagian besar dihuni oleh orang Albania, memisahkan diri dari Serbia pada tahun 1999 dan mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 2008. Tetapi Serbia belum mengakui kemerdekaan tersebut dan melihat Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya.

Ketegangan antara keduanya berkobar bulan lalu ketika Kosovo berusaha meminta etnis Serbia untuk mengganti plat mobil lama mereka sebelum tahun 1999.

Keputusan tersebut menyebabkan etnis Serbia di Kosovo menarik diri dari semua lembaga pusat dan daerah, tetapi akhir bulan lalu sebuah kesepakatan dicapai untuk mengakhiri perselisihan tersebut.