Jerman dan Prancis dinilai bertanggung jawab atas penderitaan penduduk di wilayah Donbas, Ukraina, yang dianeksasi oleh Rusia. Untuk itu keduanya harus memberikan kompensasi.
Begitu yang dikatakan oleh anggota Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin di saluran Telegramnya pada Sabtu (10/12), seperti dikutip kantor berita TASS.
Komentar tersebut muncul setelah mantan Kanselir Jerman Angela Merkel dalam wawancaranya pada Rabu (7/12) mengatakan Perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014 telah memberi Ukraina waktu yang cukup untuk berperang dengan Rusia.
"Pengakuan Merkel menempatkan tanggung jawab moral dan material atas perkembangan di Ukraina pada Jerman dan Prancis," kata Volodin.
"Mereka harus membayar kompensasi kepada penduduk republik Donbas selama delapan tahun genosida dan menimbulkan kerusakan. Ini baru permulaan," tambahnya.
Perjanjian Minsk adalah serangkaian kesepakatan internasional yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis untuk mengakhiri konflik Donbas, di mana kelompok separatis Rusia melawan tentara Ukraina setelah aneksasi Krimea oleh Rusia, tetapi upaya gencatan senjata ini gagal.
Dalam wawancara lain pada November, Merkel mengaku tidak terkejut dengan invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina.
"Saya ingin ada waktu yang lebih damai setelah kepergian saya, karena saya sangat sibuk dengan Ukraina. Tapi (invasi) ini tidak mengejutkan. Perjanjian Minsk dihancurkan,†ujar Merkel.
Selama konferensi pers di Kyrgyzstan pada Jumat (9/12), Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan Merkel tentang perjanjian Minsk.
"Bagi saya, itu sama sekali tidak terduga. Mengecewakan. Saya tidak berharap mendengar hal seperti itu dari mantan Kanselir. Saya selalu berharap bahwa kepemimpinan Jerman tulus," katanya.
Wilayah Donbas telah menjadi medan perang utama bagi Rusia dan Ukraina sejak perang dimulai pada 24 Februari. Wilayah ini telah lama menjadi wilayah penting bagi Rusia karena Donetsk dan Luhansk berada di bawah kendali Kekaisaran Rusia pada pertengahan abad ke-18.
