Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pembatasan Dilonggarkan, China Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

MINGGU, 11 DESEMBER 2022 | 07:27 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China merasakan merasakan imbas dari pelonggaran pembatasan aturan ketat Zero Covid dengan mencatat lonjakan infeksi baru.

Sejak Rabu (7/12) pemerintah mengakhiri tes Covid-19 secara wajib yang menjadi bagian penting dari kebijakan Zero Covid, yang menjadi pemicu aksi protes besar-besaran hingga menuntut pengunduran diri Presiden Xi Jinping.

Namun dengan pelonggaran pembatasan, kasus Covid-19 meroket. Pada Jumat (9/12), China melaporkan 16.797 kasus baru, termasuk 13.160 tanpa gejala. Itu turun sekitar seperlima dari hari sebelumnya dan kurang dari setengah dari puncak harian minggu lalu di atas 40 ribu.


Saat ini, orang dengan kasus Covid-19 ringan untuk diisolasi di rumah alih-alih pergi ke pusat karantina, seperti dimuat Associated Press.

Di beberapa kota, pengguna media sosial mengatakan rekan kerja atau teman sekelas mereka sakit, sementara beberapa bisnis tutup karena kekurangan staf. Banyak di antaranya tidak dapat dikonfirmasi secara independen.

Insiden seperti ini menggemakan pengalaman Amerika Serikat, Eropa, dan negara lain ketika berjuang melawan wabah saat mencoba memulihkan aktivitas bisnis.

Tetapi itu adalah perubahan yang mengejutkan bagi China, di mana Beijing menerapkan kebijakan Zero Covid yang ketat untuk mengisolasi setiap kasus.

"Melonggarkan kontrol Covid akan menyebabkan wabah yang lebih besar," kata Neil Thomas dan Laura Gloudeman dari Eurasia Group dalam sebuah laporan.

"Tapi Beijing tidak mungkin untuk kembali ke perpanjangan lockdown yang menghancurkan ekonomi awal tahun ini," tambahnya.

Meski begitu, pembatasan mungkin harus tetap berlaku setidaknya hingga pertengahan 2023. Jutaan orang lanjut usia perlu divaksinasi, yang akan memakan waktu berbulan-bulan, dan rumah sakit perlu diperkuat untuk mengatasi lonjakan kasus.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya