Wacana Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Elite Diingatkan Jangan Memecah Belah Bangsa

Paska pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyinggung soal penundaan Pemilu tahun 2024, banyak penolakan dari publik.

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam memandang hal itu upaya oknum-oknum yang haus kekuasaan dengan mengatasnamanya rakyat.

"Sebut saja orang yang masih mencari cari celah agar pemilu ditunda atau menambah masa jabatan presiden," demikian kata Arman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu pagi (10/12).

Menurut Arman, apa yang dilakukan Bamsoet dan LaNyalla seperti anak TK yang terus berupaya untuk minta balon merah kuning hijau. Dan terbaru, cantolannya adalah hasil survei kepuasan terhadap kinerja.

Bagi Arman, dilihat dari korelasinya memang tidak nyambung.  Sebab, saat bicara data kepuasan kinerja presiden bukan berarti harus dilanjutkan masa jabatannya.

Apalagi, dalam banyak survei lembaga-lembaga yang kredibel, angka dukungan terhadap masa jabatan presiden diperpanjang banyak yang menolak.

"IPS pernah melakukan riset terkait masa jabatan presiden yang diperpanjang pada bulan Mei 2022 lalu,  angkanya berbanding terbalik dengan kepuasan. Hanya 25 persen dan 45 persen yang menolak dan sisanya tidak menjawab," ulas Arman.

Artinya, kata Arman, korelasi antara kepuasan dan keinginan perpanjangan masa jabatan presiden sangat kecil.

Lebih lanjut, Arman menjelaskan bahwa kinerja adalah suatu hal yang biasa dan bukan saja peran dari presiden semata melainkan peran pemerintah yang didalamnya tim. Selain itu juga ada peran masyarakat luas serta semua elemen bangsa.

"Jangan sampai kelompok zona nyaman terus melakukan manuver atas nama publik sehingga menciderai nilai demokrasi serta berpotensi menciptakan kegaduhan yang dapat memecah belah bangsa," pungkasnya.