Berita

Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Demokrat: Seolah Mereka Bergantian Melantunkan Nafsu Kekuasaan, Padahal Prestasi Cekak

JUMAT, 09 DESEMBER 2022 | 14:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut Pemilu 2024 perlu dikaji ulang dikecam banyak kalangan masyarakat. Pasalnya, pernyataan tersebut dinilai memunculkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu seperti yang sebelumnya sempat dilontarkan para pendukung Jokowi.

Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra bahkan menilai pria yang akrab disapa Bamsoet itu sedang mempertontonkan syahwat kekuasaannya dalam pemerintahan, dibandingkan memikirkan nasib rakyat dan pemenuhan hak rakyat dalam berdemokrasi di Indonesia.

"Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/12).


Herzaky mengatakan, wajah pemerintah pada jelang masa akhir jabatannya terlihat buru. Terlebih adanya wacana Ketua MPR RI tersebut yang semakin memperlihatkan nafsu kekuasaannya. Pernyataan serupa kerap disampaikan para elite politik lingkaran kekuasaan secara bergantian.

“Seolah mereka bergantian melantunkan nafsu kekuasaan dan ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi. Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja,” katanya.

Dia menambahkan saat ini banyak rakyat Indonesia yang kesusahan akibat pandemi dan resesi ekonomi yang menghantui global termasuk Indonesia. Pemerintah seharusnya diminta untuk memberikan solusi untuk rakyat bukan malah melontarkan pernyataan yang berbahaya bagi konstitusi.

"Rakyat banyak yang sedang susah, dijepit kemiskinan yang tak kunjung turun, banyaknya pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja dimana-mana, dan masih terus diuji dengan tontonan perilaku elit yang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai goyunan,” katanya.

"Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya