Berita

Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Demokrat: Seolah Mereka Bergantian Melantunkan Nafsu Kekuasaan, Padahal Prestasi Cekak

JUMAT, 09 DESEMBER 2022 | 14:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut Pemilu 2024 perlu dikaji ulang dikecam banyak kalangan masyarakat. Pasalnya, pernyataan tersebut dinilai memunculkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu seperti yang sebelumnya sempat dilontarkan para pendukung Jokowi.

Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra bahkan menilai pria yang akrab disapa Bamsoet itu sedang mempertontonkan syahwat kekuasaannya dalam pemerintahan, dibandingkan memikirkan nasib rakyat dan pemenuhan hak rakyat dalam berdemokrasi di Indonesia.

"Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/12).


Herzaky mengatakan, wajah pemerintah pada jelang masa akhir jabatannya terlihat buru. Terlebih adanya wacana Ketua MPR RI tersebut yang semakin memperlihatkan nafsu kekuasaannya. Pernyataan serupa kerap disampaikan para elite politik lingkaran kekuasaan secara bergantian.

“Seolah mereka bergantian melantunkan nafsu kekuasaan dan ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi. Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja,” katanya.

Dia menambahkan saat ini banyak rakyat Indonesia yang kesusahan akibat pandemi dan resesi ekonomi yang menghantui global termasuk Indonesia. Pemerintah seharusnya diminta untuk memberikan solusi untuk rakyat bukan malah melontarkan pernyataan yang berbahaya bagi konstitusi.

"Rakyat banyak yang sedang susah, dijepit kemiskinan yang tak kunjung turun, banyaknya pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja dimana-mana, dan masih terus diuji dengan tontonan perilaku elit yang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai goyunan,” katanya.

"Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran,” tutupnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Efisiensi Perjalanan Dinas: Luar Negeri 70 Persen, Dalam Negeri 50 Persen

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:18

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan TNI dari Misi UNIFIL

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:11

Imparsial: Andrie Yunus Buka Sinyal Gelap Pembela HAM

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:05

Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang Tiga Hari

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:53

Kemenkop–KemenPPPA Kolaborasi Perkuat Peran Perempuan Lewat Kopdes

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:45

Lippo Cikarang Tegaskan Tidak Terkait Perkara yang Diusut KPK

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:35

Membaca Skenario Merancang Operasi Gagal

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:28

BSA Logistics Melantai di Bursa Bidik Dana Rp306 Miliar

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18

Jusuf Kalla Bereaksi atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:01

Diaspora RI Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Seoul

Selasa, 31 Maret 2026 | 20:56

Selengkapnya