Angkatan bersenjata Nigeria menolak laporan media bahwa mereka telah melakukan program aborsi massal terhadap wanita yang selamat dari kelompok jihadis di timur laut negara itu selama hampir satu dekade.
Sebuah penyelidikan yang dilakukan Reuters mengatakan bahwa militer Nigeria telah melakukan program aborsi rahasia, sistematis dan ilegal di timur laut negara itu sejak 2013, mengakhiri setidaknya 10.000 kehamilan perempuan dan anak perempuan, banyak di antaranya telah diculik dan diperkosa oleh jihadis.
"Sebagian besar aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan, sering tanpa sepengetahuan mereka," lapor para jurnalis, yang mengandalkan kesaksian 33 perempuan dan anak perempuan, lima petugas kesehatan dan sembilan petugas keamanan yang terlibat dalam program tersebut, tetapi juga pada dokumen militer dan catatan rumah sakit.
Para wanita dan anak perempuan hamil dari beberapa minggu hingga delapan bulan.
"Beberapa masih berusia 12 tahun," kata penyelidikan yang dirilis Rabu.
Menurut kesaksian yang dikumpulkan oleh para jurnalis, tentara meyakinkan para wanita bahwa pil dan suntikan yang diberikan dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan dan memerangi penyakit seperti malaria.
"Dalam beberapa kasus, perempuan yang melawan dipukuli, dipukuli dengan tongkat, ditodong senjata atau dibius agar patuh," kata laporan itu.
Militer, dalam dokumen setebal lima halaman yang dikutip dalam penyelidikan Reuters dan dikonsultasikan pada Rabu oleh AFP, menyangkal adanya program semacam itu.
Mereka menegaskan bahwa misinya adalah untuk melindungi warga sipil, dan mengklaim bahwa penyelidikan tersebut merupakan penghinaan terhadap warga Nigeria dan budaya mereka.
Aborsi adalah sesuatu yang ilegal di Nigeria, kecuali jika nyawa ibu dalam bahaya. Di utara, itu dapat dihukum hingga 14 tahun penjara, menurut investigasi Reuters.
Dalam reaksinya, tentara Nigeria menegaskan bahwa mereka tidak dapat berada di balik program jahat semacam itu apalagi di tanahnya sendiri.
"Aborsi paksa dapat merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Reuters, yang berkonsultasi dengan empat ahli hukum.
