Berita

Diskusi publik "Peringatan Hari HAM dan Mengenang 57 Tahun Munir: Potret Penegakan HAM di Indonesia"/Net

Politik

YLBHI: Bukti Hanya Urusan Teknis, Tanpa Kemauan maka Kasus Munir Tidak Akan Selesai

KAMIS, 08 DESEMBER 2022 | 23:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, mengaku saat ini dirinya merasa  bertempur dengan kawan sendiri yang dulu memperjuangkan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Hal ini ditegaskan Muhammad Isnur pada acara diskusi publik "Peringatan Hari HAM dan Mengenang 57 Tahun Munir: Potret Penegakan HAM di Indonesia" yang diselenggarakan PP IKA UB di Waroeng Sadjoe Tebet, Jakarta, Kamis (8/12).

"Sejak awal kita sudah bilang upaya rekayasa kasus, penghilangan alat bukti sudah dilakukan terhadap kasus Munir. Hingga diputus bersalah bahkan Polycarpus tidak mau mengakui bahkan diberi remisi 5 tahun," ujar Muhammad Isnur.

Penyelesaian kasus Munir, dijelaskan Isnur, bukan soal kemampuan namun soal kemauan untuk mengungkap kasus. Tetapi, bagaimana dorongan politik untuk mendesak agar segera dilakukan penetapan sebagai pelanggaran HAM berat dan penyelesaian kasus.

"Bukti hanya urusan teknis, sehingga jika kemauan politik tidak ada penyelesaian juga tidak akan ada sampai kapanpun," katanya.

Lebih jauh, dia menuturkan bahwa kasus Munir tidak mengenal batas waktu jika memang semua sepakat kasus tersebut adalah pelanggaran HAM berat. Terutama, komitmen dari Presiden Joko Widodo yang saat ini memegang kuasa.

"Tetapi sejak awal memang Jokowi sudah tidak punya komitmen, terbukti di awal ia mengangkat Wiranto sebagai Menkopolhukam, terduga pelanggar HAM ada dalam lingkar inti Istana," terangnya.

Sementara itu, Suciwati, istri almarhum Munir menegaskan bahwa penegakan HAM hari ini nyaris tidak ada. Dia mengaku, sejak awal sudah tidak percaya Jokowi saat mencalonkan presiden termasuk orang-orang di sekitarnya.

Pengesahan KUHP yang baru saja terjadi, lanjut Suciwati, harus menjadi refleksi kita sebagai gerakan masyarakat sipil yang tidak bersinergi satu sama lain bahkan sibuk sendiri dengan proyek masing-masing.

"Harus ada sosok seperti Munir yang menjaga Republik ini dan memperjuangkan darah korban tidak bisa dibeli dengan rupiah," pungkasnya.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Bertemu Megawati Bakal Jadi Sowan Pamungkas Prabowo

Kamis, 07 November 2024 | 16:09

Kemenangan Trump Jadi Alarm Bahaya Bagi Perekonomian RI?

Kamis, 07 November 2024 | 16:02

BSSN Sudah Siapkan Operasi Siber Pengamanan Pilkada 2024

Kamis, 07 November 2024 | 15:52

WhatsApp Siapkan Fitur Baru untuk Cek Keaslian Foto dalam Pesan

Kamis, 07 November 2024 | 15:44

Mendagri Dorong Pemda Dukung Program Prioritas Prabowo-Gibran

Kamis, 07 November 2024 | 15:26

BSI Dukung Program Gizi Nasional Melalui Kemitraan dengan BGN

Kamis, 07 November 2024 | 15:25

Pemberantasan Judi Online Langkah Tegas yang Dinanti Sejak Lama

Kamis, 07 November 2024 | 15:21

Komisi I DPR Dukung BSSN Perkuat Keamanan Siber

Kamis, 07 November 2024 | 15:16

Trump Raih Kemenangan, Ancaman Tarif 60 Persen untuk China Jadi Sorotan

Kamis, 07 November 2024 | 15:10

Mayor Teddy Tidak Perlu Lagi Selalu Dampingi Prabowo

Kamis, 07 November 2024 | 14:58

Selengkapnya