Berita

Diskusi publik "Peringatan Hari HAM dan Mengenang 57 Tahun Munir: Potret Penegakan HAM di Indonesia"/Net

Politik

YLBHI: Bukti Hanya Urusan Teknis, Tanpa Kemauan maka Kasus Munir Tidak Akan Selesai

KAMIS, 08 DESEMBER 2022 | 23:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, mengaku saat ini dirinya merasa  bertempur dengan kawan sendiri yang dulu memperjuangkan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Hal ini ditegaskan Muhammad Isnur pada acara diskusi publik "Peringatan Hari HAM dan Mengenang 57 Tahun Munir: Potret Penegakan HAM di Indonesia" yang diselenggarakan PP IKA UB di Waroeng Sadjoe Tebet, Jakarta, Kamis (8/12).

"Sejak awal kita sudah bilang upaya rekayasa kasus, penghilangan alat bukti sudah dilakukan terhadap kasus Munir. Hingga diputus bersalah bahkan Polycarpus tidak mau mengakui bahkan diberi remisi 5 tahun," ujar Muhammad Isnur.


Penyelesaian kasus Munir, dijelaskan Isnur, bukan soal kemampuan namun soal kemauan untuk mengungkap kasus. Tetapi, bagaimana dorongan politik untuk mendesak agar segera dilakukan penetapan sebagai pelanggaran HAM berat dan penyelesaian kasus.

"Bukti hanya urusan teknis, sehingga jika kemauan politik tidak ada penyelesaian juga tidak akan ada sampai kapanpun," katanya.

Lebih jauh, dia menuturkan bahwa kasus Munir tidak mengenal batas waktu jika memang semua sepakat kasus tersebut adalah pelanggaran HAM berat. Terutama, komitmen dari Presiden Joko Widodo yang saat ini memegang kuasa.

"Tetapi sejak awal memang Jokowi sudah tidak punya komitmen, terbukti di awal ia mengangkat Wiranto sebagai Menkopolhukam, terduga pelanggar HAM ada dalam lingkar inti Istana," terangnya.

Sementara itu, Suciwati, istri almarhum Munir menegaskan bahwa penegakan HAM hari ini nyaris tidak ada. Dia mengaku, sejak awal sudah tidak percaya Jokowi saat mencalonkan presiden termasuk orang-orang di sekitarnya.

Pengesahan KUHP yang baru saja terjadi, lanjut Suciwati, harus menjadi refleksi kita sebagai gerakan masyarakat sipil yang tidak bersinergi satu sama lain bahkan sibuk sendiri dengan proyek masing-masing.

"Harus ada sosok seperti Munir yang menjaga Republik ini dan memperjuangkan darah korban tidak bisa dibeli dengan rupiah," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya