Kondisi Ekonomi Masih Sulit, Paksakan Proyek IKN Hanya Akan Memperbesar Utang

Di tengah situasi ekonomi global saat ini yang masih tak menentu, Presiden Joko Widodo masih saja berambisi melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur. Padahal, kondisi keuangan negara saat ini sedang babak belur usai dihantam pandemi Covid-19 dan resesi.

Dalam pandangan pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, dalam situasi keuangan negara yang masih sulit, tentu beban APBN akan semakin berat bila harus mendanai proyek IKN Rp 460 triliun.

"Dana tersebut tentu sangat besar di saat keuangan negara yang terbatas. Satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menambal APBN tentu dengan berutang. Ini artinya, utang Indonesia akan semakin membengkak,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/12).

Jamiluddin lantas mempertanyakan hati nurani para elite negeri ini, yang tampaknya tega membebani rakyat dengan utang yang kian menumpuk hanya demi ambisi membangun IKN.

"Jawabnya seharusnya tidak, bila elite negeri masih menggunakan akal sehat," tegasnya.

"Jadi, elite jangan memaksakan kehendak untuk melanjutkan proyek IKN di tengah keuangan negara yang sulit. Jangan hanya ambisi elite rakyat harus menanggung beban utang yang menggunung,” imbuh Jamiluddin.

Apalagi sejak awal, kata Jamiluddin, proyek IKN itu hanya keinginan elite. Rakyat secara langsung tidak dilibatkan dalam memutuskan perlu tidaknya proyek IKN.

"Jadi, mayoritas rakyat tidak merasa berkepentingan pembangunan IKN. Karena itu,  jangan bebani rakyat dengan tambahan utang hanya untuk membangun IKN. Hal itu kiranya perlu dipahami elite, khususnya Presiden Jokowi,” tutupnya.