Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera/Net

Politik

IKN Disorot Dunia, PKS: Tinjau Ulang dan Jangan Maksa 2024!

KAMIS, 08 DESEMBER 2022 | 10:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Proyek ambisius pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur diminta tidak dipaksakan pemerintah.

Apalagi, proyek IKN Nusantara kini disorot dunia dan dianggap berjalan berantakan.

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera secara khusus menyinggung artikel Bloomberg bertajuk "Ambitious plans to build Indonesia a brand new capital city are falling apart".


Bagi dia, sorotan dunia menjadi peringatan kepada pemerintah untuk berhati-hati. Apalagi memaksakan IKN Nusantara bisa digunakan pada tahun 2024 sebagaimana ambisi Presiden Jokowi.

“Tinjau ulang dan jangan maksa 2024,” tegas Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Kamis (8/12).

Mardani mengatakan, pihaknya sejak awal sudah memperingatkan risiko proyek IKN jika tetap dipaksakan ketika Indonesia masih terkatung-katung akibat Covid-19. Namun sayangnya, hingga kini pemerintah justru menggelontorkan duit ribuan triliun untuk IKN.

“Sejak awal diingatkan ini proyek berisiko. Waktunya tidak tepat. Khususnya dukungan anggaran negara,” sesal Ketua DPP PKS ini.

Lebih lanjut, Mardani meminta pemerintah untuk menjadikan pelajaran atas data Bloomberg yang menyebut proyek IKN berantakan tersebut. Pemerintah, kata dia, harus memikirkan apa yang paling bermanfaat bagi rakyatnya.

“Ini jadi pelajaran bagi semua pemimpin untuk mengerem ambisi membuat proyek-proyek mega tapi tidak diperlukan oleh rakyat,” tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya