Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Harus Ada Koreksi, Kalau Jokowi Mau Berakhir Khusnul Khotimah

RABU, 07 DESEMBER 2022 | 19:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan segera melakukan upaya korektif setiap langkah dan kebijakan yang dikeluarkan menjelang akhir-akhir masa kepemimpinannya.

Termasuk sedianya mengindahkan gugatan yang dilayangkan masyarakat sipil dalam hal ini Perludem dkk terkait penunjukan Pj Kepala Daerah yang ditemukan banyak maladministrasi.  

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk “Menggugat Pj Kepala Daerah Era Jokowi” di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu sore (7/12).


“Kalau ini terus dilakukan dan tidak ada koreksi signifikan, kita tidak ingin legacy Pak Jokowi yang kita harapkan khusnul khatimah secara politik,” kata Umam.

Menurut Umam, Jokowi sudah seharusnya tidak semakin menunjukkan kepemimpinan yang otoriter alias tidak demokratis di akhir-akhir kekuasaannya tersebut. Pasalnya, hampir banyak regulasi yang digugat oleh masyarakat sipil acapkali dimentahkan.

“Ada sebuah kemunduran. Itu terkonfirmasi. Justru menebar benih-benih neo otoritarianisme baru, kita tidak ingin itu terjadi,” tuturnya.

“Oleh karena itu, momentum seperti ini (gugatan oleh Perludem dll) seyogianya dijadikan upaya korektif sekaligus evaluasi untuk menguatkan pemerintah untuk rekonsolidasi,” demikian Dosen Universitas Paramadina ini.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya