Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Ujang Komarudin: Pemilu untuk Kesejahteraan Jangka Panjang Memang Bagus, tapi Sulit Direalisasikan

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 21:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemilu untuk kesejahteraan jangka panjang memang bagus, namun untuk mencapainya tidak mudah direalisasikan.

Demikian yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyikapi politik uang yang bakal terjadi pada saat jelang pemilu, Selasa (6/12).

"Artinya kalau perspektif Pak Airlangga atau Golkar ini kesejahteraan jangka panjang, itu bagus. Visi jangka panjang yang bagus. Tetapi pada saat yang sama agak sulit tercapai,” kata Ujang.


Ujang mengungkapkan, kesejahteraan adalah tujuan penting dari demokrasi. Sayangnya, soal kesejahteraan masih menjadi persoalan di Indonesia. Indikasinya, banyaknya warga miskin yang berhak menerima bantuan sosial (Bansos) dan korupsi masih merajalela.

"Itu sebuah realita yang sulit dibantah," imbuhnya.

Menurutnya, Indonesia patut untuk membangun ekonomi Pancasila yang mandiri, tidak impor, dan menyetop utang.

"Karena kalau kita hutang, kedaulatan kita hilang. Korupsi juga harus dihabisi karena itu uang rakyat yang dimaling,” katanya.

Selain itu, persoalan politik uang juga masih terjadi di setiap penyelenggaraan pemilu. Hal itu menjadikan konsep pemilu membawa kesejahteraan semakin sulit dilaksanakan.

"Itu juga indikator bahwa kita belum siap sejahtera, bahwa kita melaksanakan pemilu dengan penuh kecurangan dan money politik,” ujarnya.

Meski demikian, Ujang mengungkapkan konsep pemilu membawa kesejahteraan memang harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak.

"Konsep kesejahteraan harus kita dukung, harus kita apresiasi, tapi sulit untuk direalisasikan selama persoalan itu masih ada,” demikian Ujang.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya