Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Ujang Komarudin: Pemilu untuk Kesejahteraan Jangka Panjang Memang Bagus, tapi Sulit Direalisasikan

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 21:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemilu untuk kesejahteraan jangka panjang memang bagus, namun untuk mencapainya tidak mudah direalisasikan.

Demikian yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyikapi politik uang yang bakal terjadi pada saat jelang pemilu, Selasa (6/12).

"Artinya kalau perspektif Pak Airlangga atau Golkar ini kesejahteraan jangka panjang, itu bagus. Visi jangka panjang yang bagus. Tetapi pada saat yang sama agak sulit tercapai,” kata Ujang.


Ujang mengungkapkan, kesejahteraan adalah tujuan penting dari demokrasi. Sayangnya, soal kesejahteraan masih menjadi persoalan di Indonesia. Indikasinya, banyaknya warga miskin yang berhak menerima bantuan sosial (Bansos) dan korupsi masih merajalela.

"Itu sebuah realita yang sulit dibantah," imbuhnya.

Menurutnya, Indonesia patut untuk membangun ekonomi Pancasila yang mandiri, tidak impor, dan menyetop utang.

"Karena kalau kita hutang, kedaulatan kita hilang. Korupsi juga harus dihabisi karena itu uang rakyat yang dimaling,” katanya.

Selain itu, persoalan politik uang juga masih terjadi di setiap penyelenggaraan pemilu. Hal itu menjadikan konsep pemilu membawa kesejahteraan semakin sulit dilaksanakan.

"Itu juga indikator bahwa kita belum siap sejahtera, bahwa kita melaksanakan pemilu dengan penuh kecurangan dan money politik,” ujarnya.

Meski demikian, Ujang mengungkapkan konsep pemilu membawa kesejahteraan memang harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak.

"Konsep kesejahteraan harus kita dukung, harus kita apresiasi, tapi sulit untuk direalisasikan selama persoalan itu masih ada,” demikian Ujang.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya