Berita

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu/Repro

Politik

Kata Said Didu, Rezim Jokowi Nekat Ubah UU Demi Investor Bukan Demi Rakyat, Maka Rambutnya Masih Hitam

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 14:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rezim Joko Widodo dianggap nekat mengubah UU dan peraturan perundang-undangan lainnya hanya demi investor, bukan memikirkan kepentingan rakyat Indonesia.

Begitu yang disampaikan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu, melalui video yang diunggah kanal YouTube MSD berjudul "Pemerintah Sudah Kehilangan Akal. Aturan2 IKN Diubah Demi Investor" pada Senin (5/12).

Said mengatakan, dirinya menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal oversubscribe, serta pernyataan Kepala Otorita IKN bahwa sudah ada 21 negara Eropa yang ingin berinvestasi di IKN.

"Nah problemnya adalah, investasi apa, negara kehilangan apa, negara dapat apa dari investasi tersebut? Kalau menyatakan bahwa tanah itu dijual, ya siapapun mau beli, tapi harga murah. Nah kita kan enggak pernah tahu apa yang dijual, harganya berapa," ujar Said seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/12).

Said mengaku waswas dengan nekatnya pemerintah. Apalagi, awalnya pemerintah menawarkan bahwa HGB sesuai dengan UU, kemudian ditawarkan menjadi HGB HGU selama 160 tahun, belum laku juga. Pun saat ditetapkan bebas pajak 30 tahun, tax deduction 350 persen.

Yang dimaksud tax deduction, kata Said, adalah bahwa investor jika sudah melakukan investasi sesuai ketentuan dan bayar pajak, maka dibebaskan pajak 350 persen daripada yang harusnya dibayar.

Apalagi, Kepala Bappenas menyatakan setelah UU IKN muncul, bahwa demi keinginan investor, maka UU harus diubah agar menjadi hak milik.

"Coba bayangkan rezim ini sudah berkali-kali mengubah UU demi investor. Masih ingat dulu waktu diprotes tentang tenaga kerja asing ilegal, maka UU Ketenagakerjaan, Peraturan Kemenaker yang diubah. Masih ingat bahwa UU Cipta Kerja yang dibuat itu adalah dalam rangka memenuhi investor," jelas Said.

Said lantas kembali menyampaikan hipotesanya bahwa rezim Jokowi adalah rezim untuk menjual negara. Karena, dari berbagai langkah yang dilakukan adalah semua demi investor, bukan demi rakyat Indonesia.

"Semua kebijakan yang diambil pemerintah termasuk perubahan peraturan perundang-undangan, itu demi investor, bukan demi rakyat Indonesia. Mungkin juga itu lah kenapa Bapak Presiden rambutnya masih hitam. Beliau menyatakan yang mikirin rakyat tuh rambutnya putih. Karena mungkin bapak presiden hanya memikirkan investor dan relawan, sehingga rambutnya masih hitam," pungkas Said.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Jelang Piala AFF dan AFC, 36 Pemain Masuk Seleksi Tim U-16 Tahap Dua

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:02

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Warga DIminta Tak Beraktivitas

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:25

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:11

2.098 Warga Terjangkit DBD, Pemkot Bandung Siagakan 41 Rumah Sakit

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:01

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:21

Warga Diimbau Lapor RT sebelum Mudik Lebaran

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:11

Generasi Z di Jakarta Bisa Berkontribusi Kendalikan Inflasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:04

Surat Dr Paristiyanti Nuwardani Diduga jadi Penyebab TPPO Farienjob Jerman

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:00

Elektabilitas Cak Thoriq Tak Terkejar Jelang Pilkada Lumajang

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:42

Satpol PP Diminta Jaga Perilaku saat Berinteraksi dengan Masyarakat

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:31

Selengkapnya