Berita

Ilustrasi Kepulauan Widi, Maluku Utara/Net

Politik

Kepulauan Widi Akan Dilelang PT LII, Pengamat: Ini Penjajahan Gaya Baru, Harus Dilawan

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 10:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana melelang Kepulauan Widi yang terletak di Maluku Utara oleh PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) jadi sorotan keras masyarakat. Terlebih pemerintah seolah menutup mata atas terjadinya tindakan korporasi yang melanggar hukum tersebut.

Lebih jauh, rencana ini jelas sangat mengancam kedaulatan Indonesia.

“Ya tentu ini mengancam kedaulatan Indonesia, bahaya," tegas pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/12).  


"Oleh karena itu, semuanya harus menjaga tanah Indonesia, sejengkal tanah Indonesia adalah bagian dari kedaulatan Indonesia. Jadi, sangat disayangkan kalau ada tanah-tanah Indonesia akan dijual kepada pihak asing,” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam menjaga kedaulatan Indonesia dari pihak-pihak yang mau merusak kedaulatan teritori tanah air.

"Oleh karena itu, kita jaga bangsa ini bersama-sama. Agar apa? Agar tanah kita, khususnya di kepulauan Maluku, tidak terjadi pelelangan kepada pihak asing,” katanya.

Menurutnya, tindakan pelelangan Kepulauan Widi merupakan gaya penajajahan baru yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

"Harus kita lawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Ini kan penjajahan gaya baru juga, bahwa pulau-pulau Indonesia dilelang ke asing dan bisa milik asing. Ini tentu merusak Indonesia, seandainya lelang itu betul dan terjadi,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya