Berita

Ilustrasi Kepulauan Widi, Maluku Utara/Net

Politik

Kepulauan Widi Akan Dilelang PT LII, Pengamat: Ini Penjajahan Gaya Baru, Harus Dilawan

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 10:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana melelang Kepulauan Widi yang terletak di Maluku Utara oleh PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) jadi sorotan keras masyarakat. Terlebih pemerintah seolah menutup mata atas terjadinya tindakan korporasi yang melanggar hukum tersebut.

Lebih jauh, rencana ini jelas sangat mengancam kedaulatan Indonesia.

“Ya tentu ini mengancam kedaulatan Indonesia, bahaya," tegas pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/12).  


"Oleh karena itu, semuanya harus menjaga tanah Indonesia, sejengkal tanah Indonesia adalah bagian dari kedaulatan Indonesia. Jadi, sangat disayangkan kalau ada tanah-tanah Indonesia akan dijual kepada pihak asing,” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam menjaga kedaulatan Indonesia dari pihak-pihak yang mau merusak kedaulatan teritori tanah air.

"Oleh karena itu, kita jaga bangsa ini bersama-sama. Agar apa? Agar tanah kita, khususnya di kepulauan Maluku, tidak terjadi pelelangan kepada pihak asing,” katanya.

Menurutnya, tindakan pelelangan Kepulauan Widi merupakan gaya penajajahan baru yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

"Harus kita lawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Ini kan penjajahan gaya baru juga, bahwa pulau-pulau Indonesia dilelang ke asing dan bisa milik asing. Ini tentu merusak Indonesia, seandainya lelang itu betul dan terjadi,” tutupnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya