Berita

Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Pengamat: Tindakan Menjual Kepulauan Widi Jelas Menyalahi UU

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 08:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Indonesia harus segera turun tangan menindaklanjuti kabar 100 pulau di Kepulauan Widi, Maluku Utara akan dilelang di New York, AS.

Kabarnya, pulau-pulau tersebut dilelang pengelola, PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) di situs Sotheby's Concierge Auctions mulai 8 hingga 14 Desember 2022.

“Tindakan PT LII akan melelang Kepulauan Widi kepada asing bertentangan UU yang berlaku di Indonesia,” kritik pengamat politik Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/12).

Sebagai pengelola, PT LII juga tidak diperbolehkan mengalihkan Kepulauan Widi kepada pihak lain melalui lelang. Sebab, yang namanya lelang ada transaksi jual beli secara terbuka untuk umum dengan penawaran tertentu.

"Karena itu, PT LII jelas ingin menjual pulau itu yang bukan haknya. Haknya PT LII berdasarkan MoU dengan Pemprov Maluku Utara hanya untuk investasi di bidang pariwisata bahari,” ucapnya.

Jadi, lanjut Jamiluddin, MoU pengelolaan pariwisata bahari hanya diberikan kepada PT LII. Karena itu, PT LII seharusnya tidak bisa mengalihkannya kepada pihak lain.

Selain itu, merujuk UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pulau tidak boleh dimiliki secara perorangan. Pulau hanya boleh dikelola atau dimanfaatkan dalam bentuk hak pakai atau hak sewa.

"Penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70 persen dari luas pulau. Karena itu, tindakan menjual Kepulauan Widi sudah menyalahi UU yang berlaku. Pihak yang melakukan hal itu sudah seharusnya ditindak berdasarkan hukum yang berlaku,” tutupnya.

Populer

Herman Khaeron Jamin Duet Anies-AHY Mampu Perbaiki Kondisi Negeri

Minggu, 22 Januari 2023 | 05:51

Kabar Duka, Lieus Sungkharisma Meninggal Dunia

Selasa, 24 Januari 2023 | 22:59

Ini Permintaan Terakhir Lieus Sungkharisma Sebelum Meninggal Dunia

Rabu, 25 Januari 2023 | 00:19

Syahganda Nainggolan: Lieus Sungkharisma Pejuang Tangguh

Selasa, 24 Januari 2023 | 23:19

Sengkarut Pertarungan Trah Soekarno, Lebih Layak Mega atau Guntur?

Selasa, 24 Januari 2023 | 08:17

Pimpin Jateng 9 Tahun Cuma Berhasil Pangkas 1 Juta Kemiskinan, Gimana jadi Presiden RI?

Senin, 23 Januari 2023 | 15:01

Amatan Rocky Gerung, Jokowi Sedang Preteli Kekuasaan Megawati

Minggu, 22 Januari 2023 | 09:17

UPDATE

Erdogan Izinkan Finlandia Masuk NATO, tapi Tolak Swedia

Senin, 30 Januari 2023 | 12:39

Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Kasus Tabrakan Mahasiswa UI

Senin, 30 Januari 2023 | 12:29

Israel dan Palestina Panas Lagi, Rusia Desak Tanggung Jawab Dua Negara dan Pembicaraan Damai

Senin, 30 Januari 2023 | 12:17

Sebagai Pendatang Baru, Kaesang Disarankan Sambangi para Senior dan Ketum Parpol

Senin, 30 Januari 2023 | 12:05

Ramaphosa: Krisis Listrik Gerogoti Pertumbuhan Ekonomi Afrika Selatan

Senin, 30 Januari 2023 | 11:56

Pengamat Yakin Surya Paloh Menolak Jika Diminta Jokowi Cabut Pencapresan Anies

Senin, 30 Januari 2023 | 11:56

China Cabut Penangguhan Visa untuk Pelancong dari Jepang, Tapi Tidak untuk Korsel

Senin, 30 Januari 2023 | 11:45

Bikin Khawatir Warga Australia Barat, Rio Tinto Minta Maaf atas Hilangnya Kapsul Radioaktif

Senin, 30 Januari 2023 | 11:26

Jokowi Perlu Contoh Anwar Ibrahim, Tidak Jadikan Pengusaha sebagai Menteri

Senin, 30 Januari 2023 | 11:12

Kerap Terjadi Kecelakaan Kerja, Jaman Morowali Desak Pemerintah Tinjau Ulang Izin PT GNI

Senin, 30 Januari 2023 | 10:57

Selengkapnya