Berita

Aksi unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR, Senayan/Net

Politik

Hari Ini, Rapat Paripurna DPR Akan Sahkan RKUHP

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 08:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Terlepas dari segala kontroversinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa (6/12).

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menuturkan sembilan fraksi di Komisi III telah menyetujui agar RKUHP dibawa ke rapat paripurna. Ini diputuskan lewat Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan pemerintah pada 24 November lalu.

"Sesuai dengan keputusan rapat Bamus (Badan Musyawarah) direncanakan (pengesahan RKUHP) besok," ujar Indra pada Senin (5/12).


Rapat paripurna sendiri akan dilakukan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, pada pukul 10.00 WIB.

Menjelang agenda pengesahan, sejumlah organisasi masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR. Mereka menilai banyak pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP tersebut.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laolly mengatakan masyarakat yang tidak sepakat dengan pengesahan RKUHP dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya