Berita

Kepulauan Widi/Net

Nusantara

Heboh 100 Pulau di Maluku Dilelang di New York

SENIN, 05 DESEMBER 2022 | 19:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebanyak 100 pulau yang menjadi bagian dari Kepulauan Widi di Provinsi Maluku Utara dilaporkan akan dilelang pada pekan ini di New York, Amerika Serikat (AS).

Lelang akan dilakukan di situs asing Sotheby's Concierge Auctions, mulai 8-14 Desember. Di situsnya, Sotheby menyebut kepulauan tersebut sebagai Widi Reserve yang pulau-pulaunya tersebar lebih dari 10.000 hektare di timur laut Bali.

Bahkan Sotheby menggambarkannya sebagai salah satu ekosistem atol karang paling utuh yang tersisa di Bumi, sekaligus "kerajaan hewan" yang luar biasa untuk ratusan spesies langka dan terancam punah, termasuk paus biru dan hiu paus.

Menurut laporan CNN, lelang dilakukan untuk hak pengembangan Kepulauan Widi. Nantinya pembeli asing akan menawar saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII), yang memiliki lisensi untuk membangun resor dan properti di atas wilayah tersebut.

Padahal, kepulauan ini berada di zona perlindungan laut di kawasan Segitiga Karang. Dan berdasarkan hukum, penjualan pulau ke pihak asing dilarang.

Di samping itu, kabar pelelangan Kepulauan Widi juga menjadi kekhawatiran bagi aktivis lingkungan lantaran pembangunan dapat mengancam ekosistem.

"Meski pembangunan direncanakan untuk perlindungan lingkungan, kepemilikan pribadi atas pulau-pulau tersebut akan berdampak pada masyarakat setempat secara sosial dan ekonomi," ujar koodinator di Destructive Fishing Watch Indonesia, Mohamad Abdi Suhufan, seperti dimuat The Guardian.

Pakar lingkungan Iwan Sofiawan juga meragukan masa depan Kepulauan Widi jika jatuh ke tangan perseorangan.

“Bagaimana bisa dijamin pulau-pulau ini tidak akan dieksploitasi untuk kegiatan pariwisata? Dan bagaimana dengan akses masyarakat lokal setelah pulau-pulau itu menjadi milik pribadi?” ucapnya.

Setelah memicu kontroversi, Kementerian Dalam Negeri mengatakan Pemprov Maluku Utara akan membekukan izin PT LII.

"Tindakan sementara pemerintah provinsi melalui dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) akan membekukan izin sementara," ujar Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal ZA pada Senin (5/12).

Ia mengatakan, jika PT LII bisa menunjukkan kelayakan atas pemanfaatan lahan, maka izin dapat dibuka kembali.

PT LII sendiri telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemprov Maluku Utara pada 27 Juni 2015 untuk membangun kawasan pariwisata di Kepulauan Widi dengan jangka waktu 35 tahun.

Kendati begitu, PT LII tidak melakukan pembangunan apapun. Pihak PT LII berdalih lelang dilakukan untuk mendapatkan investor asing.

Populer

Herman Khaeron Jamin Duet Anies-AHY Mampu Perbaiki Kondisi Negeri

Minggu, 22 Januari 2023 | 05:51

Kabar Duka, Lieus Sungkharisma Meninggal Dunia

Selasa, 24 Januari 2023 | 22:59

Ini Permintaan Terakhir Lieus Sungkharisma Sebelum Meninggal Dunia

Rabu, 25 Januari 2023 | 00:19

Syahganda Nainggolan: Lieus Sungkharisma Pejuang Tangguh

Selasa, 24 Januari 2023 | 23:19

Sengkarut Pertarungan Trah Soekarno, Lebih Layak Mega atau Guntur?

Selasa, 24 Januari 2023 | 08:17

Pimpin Jateng 9 Tahun Cuma Berhasil Pangkas 1 Juta Kemiskinan, Gimana jadi Presiden RI?

Senin, 23 Januari 2023 | 15:01

Amatan Rocky Gerung, Jokowi Sedang Preteli Kekuasaan Megawati

Minggu, 22 Januari 2023 | 09:17

UPDATE

Pemerintah Tidak Boleh Setengah Hati Penuhi Pangan Masyarakat

Senin, 30 Januari 2023 | 10:35

Daftar 13 Calon Dubes yang Ikuti Fit and Proper Test Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 10:00

Tanggapi Permintaan Ukraina, Scholz: Kami Sudah Kirim Leopard 2, Masa Masih Minta Jet Tempur?

Senin, 30 Januari 2023 | 09:46

Rabu Jadi Hari Perceraian Jokowi dengan Nasdem?

Senin, 30 Januari 2023 | 09:45

Di Tangan Indonesia, ASEAN Harus Bisa Selesaikan Isu Rohingya

Senin, 30 Januari 2023 | 09:33

Politikus Demokrat: Orang Dalam Istana yang Ingin Jerumuskan Presiden Itu Ya Luhut!

Senin, 30 Januari 2023 | 09:22

Putra Jair Bolsonaro Tolak Desakan Ekstradisi Sang Ayah dari AS

Senin, 30 Januari 2023 | 08:59

Mirip Kasus Ahok, FPI-PA 212-GNPF Serukan Umat Geruduk Kedubes Swedia dan Belanda

Senin, 30 Januari 2023 | 08:48

Tanggapi Masukan dari Tentara Garis Depan, Rusia Tingkatkan Kemampuan Senapan Serbu Kalashnikov AK-12

Senin, 30 Januari 2023 | 08:47

Pelayanan Publik Dapat Rapor Merah, 5 Kepala Daerah di Sumut Layak Mundur

Senin, 30 Januari 2023 | 08:43

Selengkapnya