Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin/Net
Pemerintah Indonesia diminta mewaspadai pelemahan ekonomi global. IMF dan World Bank, memperkirakan situasi ekonomi global tahun depan akan makin berat.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengatakan, situasi itu sangat berdampak pada ekonomi domestik. Atas hal itu, Indonesia diimbau mewaspadai potensi pelemahan ekonomi global.
Dikatakan Putri Komarudin, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 2,7 persen, sedangkan World Bank lebih rendah lagi yaitu 0,5 persen. Menurut Putri, kondisi itu karena pandemi yang belum berakhir.
"Namun dunia kembali dihadapkan tantangan lain seperti konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan,†demikian kata Puteri, Senin (5/12).
Selain itu, Putri berpendapat bahwa ketegangan Ukraina dan Rusia akan memicu peningkatan risiko berupa krisis pangan, energi, hingga pupuk.
Bukan hanya itu, dalam pandangan Puteri, situasi itu memicu lonjakan inflasi di sejumlah negara maju, seperti AS.
Kondisi ini direspons dengan pengetatan kebijakan moneter dan peningkatan suku bunga. Tentu saja hal ini berimbas pula pada peningkatan arus modal keluar dan pelemahan nilai tukar di sejumlah negara berkembang.
"Berbagai kombinasi tantangan inilah yang kemudian memicu risiko pelemahan ekonomi global. Sehingga patut kita antisipasi dan waspadai terhadap kinerja ekonomi domestik,†ujar Puteri.
Ia menambahkan, di tengah risiko pelemahan ekonomi global, ekonomi Indonesia justru masih tetap tangguh dan tahan banting.
Kata Puteri, pada kuartal III-2022 saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7 persen, atau terus melanjutkan tren peningkatan sejak kuartal pertama dan diprediksi akan tumbuh di atas 5 persen pada kuartal IV-2022.
Karena itu, ia menilai inflasi di Indonesia dinilai masih cukup stabil dan terkendali. Hal itu tentu menjadi modal kita untuk tetap optimis dalam menghadapi risiko pelemahan ekonomi global tahun depan.
"Bahkan, sejumlah lembaga internasional memperkirakan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 4,8-5,1 persen," ujar politisi Golkar itu.
