Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pengesahan Perppu Pemilu Masih Tunggu DOB Provinsi Papua Barat Daya Dirampungkan

SENIN, 05 DESEMBER 2022 | 14:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Pemilu masih belum bisa disahkan sesuai target pemerintah, yaitu pada awal Desember 2022.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian menjelaskan, Perppu Pemilu yang dasar pembentukannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum pelaksanaan Pemilu 2024 di 4 daerah otonomi baru (DOB) masih terganjal satu regulasi DOB.

"Perppu Pemilu masih menunggu Papua Barat Daya dulu, ini kan Papua Barat Daya (UU-nya) sudah dikirim Minggu lalu oleh DPR hasil penetapannya," ujar Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/12).


Mantan Kapolri ini menuturkan, Ketua DPR Puan Maharani telah mengirimkan draf UU DOB Papua Barat Daya yang disahkan Komisi II DPR RI ke Presiden Joko Widodo.

"Sekarang kita berupaya minggu ini untuk segera diundangkan (UU) Papua Barat Daya," sambungnya menegaskan.

Apabila Papua Barat Daya sudah sah secara de jure atau disahkan UU-nya, Tito memastikan Kemendagri akan segera melakukan pelantikan dan peresmian penjabat (Pj) gubernur utuk satu DOB ini.

"Setelah itu baru kita kemudian keluarkan Perppu Pemilu. Kalau Perppu Pemilunya kita buat sekarang, nanti Papua Barat Daya diundangkan, masa (keluarkan) Perppu lagi, dua kali (terbitkan) Perppu," ucap Tito.

"Cukup satu kali (keluarkan) Perppu. Maka Perppu ini sangat tergantung dengan kecepatan mengundangkan Papua Barat Daya," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya