Wali Nanggroe Ingatkan Pemerintah dan DPR Aceh untuk Awasi Revisi UUPA

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh harus memberikan perhatian khusus dan mengawal revisi UU 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang sedang dibahas di DPR RI.

Begitu disampaikan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar saat berpidato dalam rangka Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Blang Padang, Banda Aceh, Minggu (4/11).

"Pemerintah Aceh dan kabupaten kota serta DPR Aceh terutama fraksi Partai Aceh agar mengawal ketat pembahasan revisi UUPA yang sedang bergulir saat ini di DPR RI," kata Malik Mahmud, dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Malik Mahmud mengatakan, pengawalan terhadap revisi UUPA tersebut penting dilakukan agar jangan sampai keistimewaan dan kekhususan yang telah dimiliki Aceh, dihilangkan begitu saja. Selain itu dirinya adalah orang kedua yang ikut menandatangani MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM.

Untuk itu, Malik Mahmud meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh segera merealisasikan dan memenuhi semua janji serta kesepakatan poin-poin perjanjian damai tersebut.

"Dengan demikian, pasal-pasal dalam UUPA, terutama keistimewaan dan kekhususan Aceh harus dimiliki sesuai amanat perdamaian," ujar Malik Mahmud.

Menurutnya, jika amanat perdamaian tersebut bisa berjalan sesuai harapan, maka Aceh bisa lebih berkembang, maju, sejahtera. Aceh juga akan mampu menata kehidupan rakyatnya dengan berbasis ekonomi dan pembangunan dalam NKRI.