Penunjukan manta Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja Mardiasmo sebagai Komisaris Utama (Komut) Bank Muamalat dinilai menciderai semangat reformasi.
Pandangan itu disampaikan Sekjen PP KAMMI, M. Rijal Wahid Muharram, dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (4/12).
Menurut Rijal, penunjukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 29 November 2022 sarat dengan indikasi konflik kepentingan, politik balas jasa.
Rijal mengaku heran, sosok yang menjadi Ketua pansel yang melahirkan orang-orang BPKH, sekarang justru menjadi Komisaris Utama yang notabene ditunjuk oleh orang-orang yang sebelumnya dia pilih.
"Hal ini mencederai semangat reformasi di tubuh Bank Muamalat itu sendiri. Kepercayaan publik menjadi taruhan di tengah harapan besar masyarakat atas perbaikan yang coba dibangun di tubuh Bank Muamalat," kata Rijal.
Ia kemudian mempertanyakan sejauh mana peran dan fungsi Dewan Pengawas BPKH. Sebab, ia menganggap Dewan penagwas BPKH seharusnya bisa menjaga marwah lembaga.
"Mengapa Dewan Pengawas BPKH tidak sensitif terhadap langkah-langkah yang malah menjadi isu negatif di publik," jelas Rijal.
Selain Mardiasmo, penunjukan anggota komisaris lainnya juga mengindikasikan kepentingan tertentu. Yakni, Suwarta, mantan komisaris BJB periode 2016-2018.
Rijak mendapat informasi, Suwarta adalah orang dekat salah satu anggota Dewan Pengawas BPKH.
Ia tidak ingin pembukaan lowongan posisi Direksi dan Komisaris Bank Muamalat di media massa hanya dianggap sebagai formalitas belaka, untuk melegitimasi penunjukan yang telah direncanakan sebelumnya.
"Seharusnya, etika dan moral perlu dijunjung, apalagi di lembaga keuangan syariah oleh lembaga otoritas yang menangani urusan ibadah haji," pungkas Rijal.
