Berita

Pengamat politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo (tengah)/RMOL

Politik

Krisis Covid-19 Sebenarnya Momentum Jokowi jadi Negarawan, Gagal karena Malah Fokus Urus IKN

MINGGU, 04 DESEMBER 2022 | 21:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo seharusnya memanfaatkan momentum krisis pandemi Covid-19 untuk menjadi negarawan. Akan tetapi, Jokowi malam fokus terhadap hal-hal yang tidak melayani kepentingan publik besar, salah satunya ngotot soal Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

Begitu yang disampaikan oleh pengamat politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo di acara diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk "Menelisik Zona Nyaman Jokowi" yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di Amaris Hotel Juanda, Jalan Ir. H. Juanda nomor 3, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu sore (4/12).

Kunto mengatakan, seorang negarawan lahir karena adanya krisis. Salah satunya saat ini adalah krisis pandemi Covid-19. Namun demikian, banyak hal yang dilakukan Jokowi yang bertentangan dengan publik.


"Pak Jokowi punya peluang loh jadi negarawan, ketika ada krisis gitu. Karena negarawan gak bisa lahir ketika tenang-tenang saja. Dan ketika krisis Pak Jokowi justru fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak melayani kepentingan publik yang besar, contohnya IKN," ujar Kunto.

Padahal menurut Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini, berdasarkan survei KedaiKOPI sebelum UU IKN terbit, sebanyak 60 persen lebih masyarakat menolak IKN, karena rakyat tidak membutuhkan IKN.


Meski demikian, kata Kunto Jokowi justru tetap mendorong IKN. Kedua, UU Cipta Kerja Omnibus law, UU KPK, RKUHP.

"So menurut saya, seakan-akan Pak Jokowi ini ingin dinilai negarawan punya legacy, tapi akhirnya dia memilih legacy-legacy yang sifatnya bangunan, monumen besar tapi tidak melayani interest publik yang besar, yang keseluruhan atau yang umum," pungkas Kunto.

Dalam acara ini, dihadiri langsung oleh tiga narasumber lainnya, yakni Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer alias Noel, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, dan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, serta moderator Venna Kintan, dan turut dihadiri oleh Pendiri lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio alias Hensat.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya