Berita

Pengamat politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo (tengah)/RMOL

Politik

Krisis Covid-19 Sebenarnya Momentum Jokowi jadi Negarawan, Gagal karena Malah Fokus Urus IKN

MINGGU, 04 DESEMBER 2022 | 21:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo seharusnya memanfaatkan momentum krisis pandemi Covid-19 untuk menjadi negarawan. Akan tetapi, Jokowi malam fokus terhadap hal-hal yang tidak melayani kepentingan publik besar, salah satunya ngotot soal Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

Begitu yang disampaikan oleh pengamat politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo di acara diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk "Menelisik Zona Nyaman Jokowi" yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di Amaris Hotel Juanda, Jalan Ir. H. Juanda nomor 3, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu sore (4/12).

Kunto mengatakan, seorang negarawan lahir karena adanya krisis. Salah satunya saat ini adalah krisis pandemi Covid-19. Namun demikian, banyak hal yang dilakukan Jokowi yang bertentangan dengan publik.


"Pak Jokowi punya peluang loh jadi negarawan, ketika ada krisis gitu. Karena negarawan gak bisa lahir ketika tenang-tenang saja. Dan ketika krisis Pak Jokowi justru fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak melayani kepentingan publik yang besar, contohnya IKN," ujar Kunto.

Padahal menurut Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini, berdasarkan survei KedaiKOPI sebelum UU IKN terbit, sebanyak 60 persen lebih masyarakat menolak IKN, karena rakyat tidak membutuhkan IKN.


Meski demikian, kata Kunto Jokowi justru tetap mendorong IKN. Kedua, UU Cipta Kerja Omnibus law, UU KPK, RKUHP.

"So menurut saya, seakan-akan Pak Jokowi ini ingin dinilai negarawan punya legacy, tapi akhirnya dia memilih legacy-legacy yang sifatnya bangunan, monumen besar tapi tidak melayani interest publik yang besar, yang keseluruhan atau yang umum," pungkas Kunto.

Dalam acara ini, dihadiri langsung oleh tiga narasumber lainnya, yakni Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer alias Noel, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, dan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, serta moderator Venna Kintan, dan turut dihadiri oleh Pendiri lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio alias Hensat.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya