Berita

Pengamat politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo (tengah)/RMOL

Politik

Krisis Covid-19 Sebenarnya Momentum Jokowi jadi Negarawan, Gagal karena Malah Fokus Urus IKN

MINGGU, 04 DESEMBER 2022 | 21:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo seharusnya memanfaatkan momentum krisis pandemi Covid-19 untuk menjadi negarawan. Akan tetapi, Jokowi malam fokus terhadap hal-hal yang tidak melayani kepentingan publik besar, salah satunya ngotot soal Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

Begitu yang disampaikan oleh pengamat politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo di acara diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk "Menelisik Zona Nyaman Jokowi" yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di Amaris Hotel Juanda, Jalan Ir. H. Juanda nomor 3, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu sore (4/12).

Kunto mengatakan, seorang negarawan lahir karena adanya krisis. Salah satunya saat ini adalah krisis pandemi Covid-19. Namun demikian, banyak hal yang dilakukan Jokowi yang bertentangan dengan publik.


"Pak Jokowi punya peluang loh jadi negarawan, ketika ada krisis gitu. Karena negarawan gak bisa lahir ketika tenang-tenang saja. Dan ketika krisis Pak Jokowi justru fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak melayani kepentingan publik yang besar, contohnya IKN," ujar Kunto.

Padahal menurut Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini, berdasarkan survei KedaiKOPI sebelum UU IKN terbit, sebanyak 60 persen lebih masyarakat menolak IKN, karena rakyat tidak membutuhkan IKN.


Meski demikian, kata Kunto Jokowi justru tetap mendorong IKN. Kedua, UU Cipta Kerja Omnibus law, UU KPK, RKUHP.

"So menurut saya, seakan-akan Pak Jokowi ini ingin dinilai negarawan punya legacy, tapi akhirnya dia memilih legacy-legacy yang sifatnya bangunan, monumen besar tapi tidak melayani interest publik yang besar, yang keseluruhan atau yang umum," pungkas Kunto.

Dalam acara ini, dihadiri langsung oleh tiga narasumber lainnya, yakni Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer alias Noel, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, dan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, serta moderator Venna Kintan, dan turut dihadiri oleh Pendiri lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio alias Hensat.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya