Berita

Pengamat politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo (tengah)/RMOL

Politik

Krisis Covid-19 Sebenarnya Momentum Jokowi jadi Negarawan, Gagal karena Malah Fokus Urus IKN

MINGGU, 04 DESEMBER 2022 | 21:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo seharusnya memanfaatkan momentum krisis pandemi Covid-19 untuk menjadi negarawan. Akan tetapi, Jokowi malam fokus terhadap hal-hal yang tidak melayani kepentingan publik besar, salah satunya ngotot soal Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

Begitu yang disampaikan oleh pengamat politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo di acara diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk "Menelisik Zona Nyaman Jokowi" yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di Amaris Hotel Juanda, Jalan Ir. H. Juanda nomor 3, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu sore (4/12).

Kunto mengatakan, seorang negarawan lahir karena adanya krisis. Salah satunya saat ini adalah krisis pandemi Covid-19. Namun demikian, banyak hal yang dilakukan Jokowi yang bertentangan dengan publik.


"Pak Jokowi punya peluang loh jadi negarawan, ketika ada krisis gitu. Karena negarawan gak bisa lahir ketika tenang-tenang saja. Dan ketika krisis Pak Jokowi justru fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak melayani kepentingan publik yang besar, contohnya IKN," ujar Kunto.

Padahal menurut Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini, berdasarkan survei KedaiKOPI sebelum UU IKN terbit, sebanyak 60 persen lebih masyarakat menolak IKN, karena rakyat tidak membutuhkan IKN.


Meski demikian, kata Kunto Jokowi justru tetap mendorong IKN. Kedua, UU Cipta Kerja Omnibus law, UU KPK, RKUHP.

"So menurut saya, seakan-akan Pak Jokowi ini ingin dinilai negarawan punya legacy, tapi akhirnya dia memilih legacy-legacy yang sifatnya bangunan, monumen besar tapi tidak melayani interest publik yang besar, yang keseluruhan atau yang umum," pungkas Kunto.

Dalam acara ini, dihadiri langsung oleh tiga narasumber lainnya, yakni Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer alias Noel, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, dan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, serta moderator Venna Kintan, dan turut dihadiri oleh Pendiri lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio alias Hensat.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya