Berita

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal/Net

Politik

Dukung Skema No Work No Pay, Menteri PMK Dianggap Tak Paham Persoalan

MINGGU, 04 DESEMBER 2022 | 03:25 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sikap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, yang menyetujui usulan pengusaha untuk melakukan mengurangan jam kerja demi mengurangi PHK disesalkan Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Pengurangan jam kerja dengan pemotongan upah tersebut dikenal dengan istilah no work no pay.

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, sistem no work no pay tidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.


"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," kata Said Iqbal melalui keterangannya, Sabtu (3/12).

Said Iqbal menuturkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa buruh menolak no work no pay. Pertama, bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun omnibus law UU Cipta Kerja.

"Intinya, no work no pay tidak dikenal di Indonesia," tegas Said Iqbal.

Kedua, untuk menghindari PHK sudah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Seperti mengurangi sif kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja. Tetapi upahnya tidak boleh dipotong.

"Kalau mengurangi jam kerja, itu tidak dibenarkan," kata Said Iqbal.

Ketiga, no work no pay merugikan buruh. Upah buruh yang diterima sekarang saja masih kurang. Apalagi kalau dikurangi akibat sistem no work no pay.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya