Berita

Presiden Joko Widodo harus bisa jadi ketum partai agar eksistensinya tetap terjaga/Net

Politik

Jika Tak Ingin Jadi Macan Ompong Usai Lengser sebagai Presiden, Jokowi Harus Rebut Jabatan Ketum PDIP atau Parpol Lainnya

KAMIS, 01 DESEMBER 2022 | 13:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Setelah lengser dari jabatan Presiden pada 2024, Joko Widodo diyakini akan menjadi pengangguran jika  hanya mengandalkan relawan. Untuk itu, Jokowi harus segera merebut jabatan strategis di PDI Perjuangan atau partai politik (parpol) lainnya agar tetap mempunyai pengaruh pada Pilpres 2024.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, setelah lengser, Jokowi diperkirakan hanya menjadi petani jika tidak piawai dalam memainkan peran di parpol. Bahkan, Jokowi bisa hanya menjadi pengangguran usai tidak menjabat Presiden.

"Karena Jokowi bukan pejabat dalam parpol dan bukan juga sebagai penentu dalam parpol," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/12).


Jika hanya memainkan peran di relawan, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, maka sulit bagi Jokowi untuk dapat mempengaruhi parpol atau hanya melalui jalur relawan.

"Jokowi kalau masih ingin bergigi, ia harus rebut PDIP atau parpol lainnya dan tentunya harus memiliki jabatan strategis dalam parpol, yakni setidaknya ia harus sebagai Ketua Umum," kata Saiful.

Karena jika tidak sebagai ketua umum parpol, maka sama saja seperti macan ompong yang mampu mengaum, namun tidak dapat menggigit alias tidak akan didengar oleh lawan maupun kawan parpol lainnya.

"Jokowi akan sulit mempertahankan eksistensinya apalagi misalnya yang memenangkan konstestasi pada 2024 yang akan datang adalah berasal dari satu parpol atau kandidat yang tidak didukung oleh Jokowi," terangnya.

"Jokowi akan semakin terjepit pascalengser dari jabatan Presiden, kita lihat SBY yang memiliki parpol dan memiliki hubungan luar negeri yang cukup signifikan," pungkas Saiful.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya