Berita

Presiden Joko Widodo harus bisa jadi ketum partai agar eksistensinya tetap terjaga/Net

Politik

Jika Tak Ingin Jadi Macan Ompong Usai Lengser sebagai Presiden, Jokowi Harus Rebut Jabatan Ketum PDIP atau Parpol Lainnya

KAMIS, 01 DESEMBER 2022 | 13:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Setelah lengser dari jabatan Presiden pada 2024, Joko Widodo diyakini akan menjadi pengangguran jika  hanya mengandalkan relawan. Untuk itu, Jokowi harus segera merebut jabatan strategis di PDI Perjuangan atau partai politik (parpol) lainnya agar tetap mempunyai pengaruh pada Pilpres 2024.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, setelah lengser, Jokowi diperkirakan hanya menjadi petani jika tidak piawai dalam memainkan peran di parpol. Bahkan, Jokowi bisa hanya menjadi pengangguran usai tidak menjabat Presiden.

"Karena Jokowi bukan pejabat dalam parpol dan bukan juga sebagai penentu dalam parpol," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/12).


Jika hanya memainkan peran di relawan, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, maka sulit bagi Jokowi untuk dapat mempengaruhi parpol atau hanya melalui jalur relawan.

"Jokowi kalau masih ingin bergigi, ia harus rebut PDIP atau parpol lainnya dan tentunya harus memiliki jabatan strategis dalam parpol, yakni setidaknya ia harus sebagai Ketua Umum," kata Saiful.

Karena jika tidak sebagai ketua umum parpol, maka sama saja seperti macan ompong yang mampu mengaum, namun tidak dapat menggigit alias tidak akan didengar oleh lawan maupun kawan parpol lainnya.

"Jokowi akan sulit mempertahankan eksistensinya apalagi misalnya yang memenangkan konstestasi pada 2024 yang akan datang adalah berasal dari satu parpol atau kandidat yang tidak didukung oleh Jokowi," terangnya.

"Jokowi akan semakin terjepit pascalengser dari jabatan Presiden, kita lihat SBY yang memiliki parpol dan memiliki hubungan luar negeri yang cukup signifikan," pungkas Saiful.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya