Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan/Net

Publika

Luhut dan Mitos Investasi Asing

KAMIS, 01 DESEMBER 2022 | 11:52 WIB | OLEH: FARID GABAN

MENTERI Investasi Luhut Panjaitan, tangan kanan Presiden Jokowi, pekan ini menyatakan siap pasang badan untuk membela investasi asing.

Luhut bahkan bersumpah akan mem-buldozer siapa saja yang mempersulit investasi.

Bagi Luhut, pensiunan tentara, soal investasi adalah soal hidup-mati.


"To kill or to be killed," kata dia.

Pernyataan Luhut ini, menurut saya, sangat berbahaya.

Yang paling dekat, itu akan menjadi pembenaran bagi para aparat negara, khususnya polisi dan tentara, untuk menindas suara protes terhadap dampak investasi.

Pernyataan itu juga memperkuat ancaman sebelumnya oleh Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan akan mencopot kapolda yang tidak mendukung investasi.

Dalam jangka pendek, dampak pernyataan-pernyataan seperti itu akan mempersempit ruang partisipasi dan aspirasi publik. Akan memberangus demokrasi lebih jauh sekaligus menyeret kita kembali ke era Orde Baru sepenuhnya.

Dalam jangka panjang, baik pernyataan Luhut maupun Jokowi, punya bahaya yang lebih mendalam dan merusak dalam cara pikir publik maupun penyelenggara pemerintahan.

Pernyataan mereka mendorong kita untuk menyembah investasi (asing) secara berlebihan, seolah itu niscaya bagi kesejahteraan negeri ini.

Studi kritis terhadap dampak investasi asing sudah banyak dilakukan. Berkebalikan dari anggapan umum, investasi bisa merusak negara dan bangsa.

Investasi akan mendorong ketergantungan. Di lain pihak, untuk memikat investasi pemerintah melonggarkan aturan perlindungan alam dan sosial. Bencana lingkungan dan krisis sosial potensial mengancam.

Saya menyarankan agar Pak Luhut serta para menteri untuk membaca kajian empiris di bawah ini, tentang dampak investasi, sebelum memaksa publik menyembah investasi.

Tim Ekspedisi Indonesia Baru

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya