Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya/Net

Politik

Safari Anies di Aceh "Diganggu", Nasdem: Catatan Bersama Demokrasi Kita!

KAMIS, 01 DESEMBER 2022 | 09:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pencabutan izin penggunaan Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, untuk safari politik Anies Baswedan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh membuat DPP Partai Nasdem berang.

"Tentu ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita berharap, demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, tidak perlu juga hal-hal seperti itu terjadi," ujar Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dalam keterangannya, Kamis (1/12).

Yang membuat Willy heran, sebelumnya izin Pemda Aceh sempat diterbitkan. Namun tak lama berselang izin penggunaan lokasi dicabut. Pihak yang mencabut izin adalah pemerintah daerah setempat.


Tak hanya itu, tutur Willy, sebelumnya juga terjadi gangguan terhadap safari politik Anies di sejumlah wilayah. Seperti di Tasikmalaya dan Ciamis. Namun, di dua daerah tersebut, bukan Pemda yang meminta kegiatan safari politik Anies dihentikan.

"Bukan, bukan pemda. Ada permintaan kepada pemda untuk menghentikan kegiatan," kata Willy.

Sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh melalui UPTD Taman Seni dan Budaya mencabut surat izin penggunaan Taman Ratu Safiatuddin untuk tempat acara jalan santai dan silahturahmi bersama Anies Baswedan, yang rencananya berlangsung pada Sabtu  lusa (3/12).

Partai Nasdem Aceh selaku penyelenggara kegiatan akan mencari lokasi alternatif lain.

Ketua Nasdem Aceh, T Taufiqulhadi, Rabu (30/11), menyampaikan bahwa Anies Baswedan akan tetap berkunjung ke Aceh sesuai dengan jadwal semula, yaitu pada 2-3 Desember 2022. Pun dengan kegiatannya tidak mengalami perubahan.

Terkait pembatalan izin penggunaan lokasi oleh UPTD Taman Seni dan Budaya, Taufiqulhadi mengaku belum akan melakukan konfirmasi ke pihak terkait.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya