Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti/Net

Politik

Ray Rangkuti Sarankan Jokowi Abaikan Masukan Benny Rhamdani, Ini Alasannya

RABU, 30 NOVEMBER 2022 | 22:32 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Beberapa hari ini viral perbincangan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat berhadapan dengan Presiden Jokowi usai acara Gerakan Nasional Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Dalam video yang diterima redaksi, ketika berbincang dengan Presiden Joko Widodo di acara Relawan Jokowi, Benny meminta izin untuk melawan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Saat duduk berhadapan dengan Jokowi, Benny menyatakan agar ada penegakan hukum bagi mereka yang berseberangan dengan Jokowi.  


“Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak, kalau Bapak tidak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus," tegas Benny saat di hadapan Jokowi

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyebut Benny gagal dalam menjalani peran sebagai relawan.

Sebab apa yang dikhawatirkan oleh Benny bisa saja hal yang tidak ada atau hoax.

"Mereka gagal menjaga nama baik presiden dari hoax dan sebagainya, lalu meminta presiden mengambil langkah hukum. Jika begitu adanya, apa fungsi relawan?" kata Ray kepada rmol.id, Rabu (30/11).

Ray pun berharap Jokowi tidak menanggapi tanggapan dari Benny.  Sebab, bila menanggapi dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi.

"Tentu, kita berharap, presiden tidak perlu menanggapi serius anjuran-anjuran yang dapat meruntuhkan semangat reformasi. Cukup didengar tapi tidak untuk dilaksanakan. Tingkat ketidakpuasan terhadap pak Jokowi lumayan tinggi salah satunya disebabkan adanya persepsi penegakan hukum yang tidak adil," kata Ray.

"Para pengkritik pemerintah terlihat sangat mudah dikriminalkan, sebaliknya para pendukung pemerintah terlihat bebas untuk mengucapkan dan bertindak yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat," sambungnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya