Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti/Net

Politik

Ray Rangkuti Sarankan Jokowi Abaikan Masukan Benny Rhamdani, Ini Alasannya

RABU, 30 NOVEMBER 2022 | 22:32 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Beberapa hari ini viral perbincangan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat berhadapan dengan Presiden Jokowi usai acara Gerakan Nasional Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Dalam video yang diterima redaksi, ketika berbincang dengan Presiden Joko Widodo di acara Relawan Jokowi, Benny meminta izin untuk melawan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Saat duduk berhadapan dengan Jokowi, Benny menyatakan agar ada penegakan hukum bagi mereka yang berseberangan dengan Jokowi.  


“Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak, kalau Bapak tidak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus," tegas Benny saat di hadapan Jokowi

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyebut Benny gagal dalam menjalani peran sebagai relawan.

Sebab apa yang dikhawatirkan oleh Benny bisa saja hal yang tidak ada atau hoax.

"Mereka gagal menjaga nama baik presiden dari hoax dan sebagainya, lalu meminta presiden mengambil langkah hukum. Jika begitu adanya, apa fungsi relawan?" kata Ray kepada rmol.id, Rabu (30/11).

Ray pun berharap Jokowi tidak menanggapi tanggapan dari Benny.  Sebab, bila menanggapi dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi.

"Tentu, kita berharap, presiden tidak perlu menanggapi serius anjuran-anjuran yang dapat meruntuhkan semangat reformasi. Cukup didengar tapi tidak untuk dilaksanakan. Tingkat ketidakpuasan terhadap pak Jokowi lumayan tinggi salah satunya disebabkan adanya persepsi penegakan hukum yang tidak adil," kata Ray.

"Para pengkritik pemerintah terlihat sangat mudah dikriminalkan, sebaliknya para pendukung pemerintah terlihat bebas untuk mengucapkan dan bertindak yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat," sambungnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya