Berita

Badan Intelijen Negara (BIN) bersama Satgas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri fasilitasi korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat/Ist

Nusantara

BIN Gandeng Dukcapil Buka Posko Pembuatan Dokumen Kependudukan Korban Gempa Cianjur

RABU, 30 NOVEMBER 2022 | 21:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Intelijen Negara (BIN) bersama Satgas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri fasilitasi korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, guna menerbitkan kembali beragam dokumen kependudukan.

Penerbitan dokumen kependudukan ini diprioritaskan bagi para penyintas penghuni tenda-tenda pengungsian yang dibangun BIN di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

Kepala BIN Daerah Jawa Barat Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa Mahks mengatakan, banyak para pengungsi yang dilanda kebingungan karena tidak memiliki lagi data diri dan dokumen kependudukan lainnya.


"Dengan kehadiran layanan ini, kita bisa memberikan kembali dokumen kependudukan yang sebenarnya memang milik mereka, baik KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga akta kematian," ujar Ruddy di Posko Bantuan Kemanusiaan BIN Cianjur, Rabu (30/11).

Tim Kemanusiaan BIN, lanjut Ruddy, memastikan proses penerbitan berbagai dokumen kependudukan berjalan baik dengan menyiapkan semua keperluan Satgas dan para penyintas.

"Sampai saat ini prosesnya masih berjalan, kemungkinan proses pendataan sudah hampir 70 persen, baik yang rusak, hilang maupun buat baru," terangnya.

Ditambahkan Pelaksana Tugas (Plt) Disdukcapil Jawa Barat, Indri Chandra, Tim Satgas Dukcapil Kemendagri Peduli Cianjur dibekali peralatan lengkap, antara lain mobile enrollment, alat cetak KTP, dan blanko KTP.

Hal ini, kata dia, tentunya memudahkan pembuatan dokumen kependudukan, sehingga masyarakat bisa mencetak dan mengambilnya secara langsung.

"Karena dokumen kependudukan ini adalah hak konstitusional setiap warga negara supaya masyarakat dapat mengakses pelayanan publik," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya