Berita

Perwakilan dari Ethiopia dan perwakilan dari Tigray menghadiri konferensi pers/Net

Dunia

Akses Internet ke Wilayah Tigray Belum akan Dipulihkan

RABU, 30 NOVEMBER 2022 | 09:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Ethiopia menegaskan kembali bahwa pihaknya belum menentukan kapan akan menghentikan pemblokiran akses internet di wilayah Tigray.

Menteri Inovasi dan Teknologi Ethiopia Belete Molla mengungkapkan hal itu saat berbicara di Forum Tata Kelola Internet tahunan PBB di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, Selasa (29/11) waktu setempat.

"Layanan internet Tigray akan dipulihkan bersama dengan layanan telepon dan listriknya, meskipun belum ada tanggal yang ditetapkan," kata Belete, seperti dikutip dari The National, Rabu (30/11).


“Pemerintah Ethiopia sedang merancang paket yang tidak hanya tentang dimulainya kembali internet tetapi dimulainya kembali segalanya, karena inilah yang kita butuhkan sebagai rakyat, sebagai pemerintah,” ujarnya.

“Tidak ada garis waktu," lanjutnya.

Tigray, rumah bagi lebih dari 5 juta orang, sebagian besar hidup tanpa internet, telekomunikasi, dan perbankan sejak pecah perang antara pasukan pemerintah federal dan pasukan yang dipimpin oleh Front Pembebasan Rakyat Tigray pada November 2020.

Kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani antara pihak yang bertikai di Afrika Selatan bulan ini mengikat pemerintah untuk memulihkan layanan dasar Tigray, tetapi pemadaman komunikasi belum dicabut.

Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Tigray yang sempat terhenti akibat pertempuran baru pada Agustus lalu kini telah mulai menjangkau wilayah tersebut, tetapi Program Pangan Dunia mengatakan pekan lalu bahwa akses ke bagian-bagian Tigray tetap dibatasi.

Access Now's Shutdown Tracker Optimization Project menemukan bahwa sejak 2016, pihak berwenang telah memberlakukan setidaknya 22 penutupan internet di tingkat lokal dan nasional.

LSM akses internet juga telah meluncurkan petisi untuk Uni Afrika dan negara-negara regional untuk mengutuk penutupan dan membantu membangun kembali akses internet di seluruh wilayah.

Ethiopia telah mematikan internet setidaknya 22 kali sejak 2016, menurut Access Now.

"Pemadaman listrik yang mempengaruhi Tigray adalah pemadaman tanpa gangguan terpanjang di dunia," kata Brett Solomon, direktur eksekutif Access Now.

Pekerja bantuan dan kelompok hak asasi manusia mengatakan pemadaman komunikasi telah menghambat pengiriman bantuan ke Tigray dan memicu pelanggaran hak asasi manusia dengan mendorong budaya impunitas di antara aktor bersenjata.

Penyelidik PBB menuduh semua pihak melakukan pelanggaran, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan.

Berpidato pada upacara pembukaan forum internet pada hari Selasa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed tampak membela penutupan di Tigray.

"Internet telah mendukung penyebaran disinformasi saat Ethiopia menangani pemberontakan bersenjata di bagian utara negara itu," kata Abiy.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya