Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti/Net

Politik

Soal Video Benny Rhamdani, Ray Rangkuti: Sedih Saya, Makin Jauh dari Substansi Relawan

RABU, 30 NOVEMBER 2022 | 09:29 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Tindakan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terhadap Presiden Jokowi dinilai jauh dari substansi atau arti kata relawan.

Dalam video yang diterima redaksi, ketika berbincang dengan Presiden Joko Widodo di acara Relawan Jokowi, Benny meminta izin untuk melawan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Benny menyatakan agar ada penegakan hukum bagi mereka yang berseberangan dengan Jokowi.  

“Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak, nah kalau Bapak tidak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus," tegas Benny saat di hadapan Jokowi


Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengaku sedih atas perilaku yang dibuat Benny.

"Sedih saya menontonnya, makin jauh dari subtansi relawan. Relawan itu adalah mereka yang secara suka rela untuk memenangkan dan mengawal agenda reformasi untuk dilaksanakan oleh figur presiden yang dipilih," kata Ray kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/11).

Justru sebaliknya, Ray menyarankan agar Benny yang dalam hal ini sebagai relawan harus memastikan masyarakat bebas untuk mengkritik jalannya pemerintahan.

Selagi, kritik tersebut tepat sasaran atau sesuai dengan substansi dan berdasar pada data serta fakta.

"Maka karena itu, relawan sejatinya bertindak, pertama memastikan bahwa agenda reformasi berlangsung. Termasuk di dalamnya menjaga agar masyarakat bebas melakukan kritik, menyampaikan pendapat dan berekspresi. Jangan gegabah melabeli kritik dengan penghinaan kepala negara atau sebagainya," kata Ray.

Bukan hanya itu, Ray menyebut relawan juga ikut menjaga pemerintah agar tidak menjadi anti demokrasi.

Dari sinlah, Ray belum melihat peran Benny benar-benar menjadi relawan Jokowi.

"Menjaga agar pemerintah dapat menjankan agenda reformasi dari kemungkinan munculnya kepentingan anti demokrasi. Dalam dua hal ini, saya tidak melihat apa yang dilakukan oleh relawan terjadi," tutup Ray.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya