Berita

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Amputasi) geruduk Kejaksaan Agung/Ist

Politik

Massa Amputasi Desak ST Burhanuddin Serius Bersih-bersih Mafia Hukum di Kejaksaan

SELASA, 29 NOVEMBER 2022 | 21:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Jaksa Agung ST Burhanuddin diminta lebih serius dalam membersihkan pasukannya dari keterlibatan dalam dugaan mafia hukum.

Hal tersebut disampaikan massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Amputasi) menyusul kasus jaksa terjerat suap penanganan perkara dan dugaan upaya pemerasan.

Koordinator aksi Amputasi Febri mengatakan, terbaru yang ramai dibahas publik adalah dugaan upaya pemerasan Rp 10 miliar oleh Jaksa di Kejaksaat Tinggi Jawa Tengah terhadap pengusaha Agus Suhartono.


"Dugaan tindakan tercela oleh oknum Jaksa ini dengan modus transaksi pengurusan SPDP senilai Rp 10 Miliar terhadap pengusaha Agus Hartono bisa merusak wibawa Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum," kata Febri saat menggelar aksi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/11).

Dia berhadap, ST Burhanuddin sebagai pimpinan tertinggi Koprs Adhyaksa dapat mengambil langkah tegas agar kasus tersebut tidak menajdi bola liar di ruang publik.

"Jaksa Agung RI yang terhormat Bapak ST Burhanuddin diharapkan untuk segera mengambil langkah hukum atas kasus ini, segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum Jaksa Kejati Jawa Tengah," tegasnya.

Adapun kasus ini bermula ketika pengusaha Kota Semarang Agus Hartono membongkar aroma tak sedap di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dia mengaku diperas Rp 10 miliar oleh Koordinator Jaksa Putri Ayu Wulandari yang diperintah Kajati Andi Herman terkait perkara hukum yang sedang dihadapinya.

Oknum Kejati Jateng itu diduga meminta Rp 10 miliar kepada Agus Hartono untuk 2 SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan).

Dugaan adanya permintaan uang oleh oknum Kejati Jateng tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BRI Agroniaga dan Bank BJB Cabang Semarang ke PT Citra Guna Perkasa pada 2016 silam.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya