Berita

Ketua DPP PDIP Said Abdullah/Net

Politik

Berang Benny Rhamdani “Izin Tempur”, PDIP ke Jokowi: Bukan Relawan Itu, Tinggalkan Saja

SENIN, 28 NOVEMBER 2022 | 15:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDI Perjuangan berang dengan sikap relawan Jokowi yang juga Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani ihwal pernyataannya yang viral di media sosial “minta izin tempur” dengan rival Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyarankan agar lebih baik meninggalkan relawan yang dinilainya menjerumuskan Presiden Jokowi.

“Kalau ada relawan yang seperti itu, tinggalkan saja. Iya, itu bukan relawan itu,” tegas Said kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).


Menurut Said, pernyataan Benny tersebut sangat tendensius hingga meminta “izin tempur” dengan rival Jokowi. Sebab, instrumen hukum sudah mengatur tegas mengenai ujaran kebencian dan sejenisnya itu. Sangat tidak etis pula apabila Presiden Jokowi mengintervensi hukum.

“Lho, elu bayangin aja, minta restu untuk gempur orang, presiden kita etikanya, presiden kita punya etik yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa, dan dan bapak Presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum,” tegas Said.

“Kalau ada relawan yang seperti itu, itu menakutkan bagi saya,” imbuhnya.  

Video Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani soal ajakan perang kepada mereka yang bersebrangan dengan Joko Widodo viral di media sosial.

Video berdurasi 49 detik ini memperlihatkan Benny tengah menyampaikan pendapatnya di hadapan Presiden Jokowi disela acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Sabtu kemarin (26/11).

“Kita gemas pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur di lapangan kita lebih banyak. Nah kalau bapak tidak mengizinkan kita tempur di lapangan makanya penegakkan hukum yang harus (dipakai),” kata Benny dalam video itu.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya