Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Perketat Keamanan Nasional, AS Larang Produk Terbaru Huawei

SENIN, 28 NOVEMBER 2022 | 06:14 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Adanya kecurigaan pada aktivitas mata-mata yang dilakukan oleh beberapa perusahaan raksasa China, mendorong Amerika Serikat (AS) untuk membuat aturan ketat yang melarang produk mereka demi keamanan nasional.

Pemerintahan Presiden Joe Biden menolak masuknya peralatan telekomunikasi baru dari Huawei Technologies dan ZTE China karena dinilai telah menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi keamanan nasional AS.

Selain kedua perusahaan besar itu, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) pada Jumat (25/11) juga memutuskan untuk melarang penjualan dan impor tiga perusahaan lainnya yakni Dahua Technology,  Hangzhou Hikvision dan perusahaan Hytera Communications Corp.


"Aturan baru ini merupakan bagian penting dari tindakan berkelanjutan kami untuk melindungi rakyat Amerika dari ancaman keamanan nasional yang melibatkan telekomunikasi," kata Ketua FCC, Jessica Rosenworcel, seperti dimuat The Guardian pada Sabtu (26/11).

Hingga saat ini Huawei, ZTE, Dahua, Hytera dan kedutaan China di Washington belum memberikan tanggapan apapun.

Tetapi Hikvision dalam sebuah pernyataan menegaskan jika produknya tidak mengancam keamanan AS dan menyatakan akan terus beroperasi seperti biasanya.

“Keputusan FCC ini tidak akan melindungi keamanan nasional AS, tetapi hanya akan membuatnya lebih berbahaya dan lebih mahal bagi bisnis kecil AS, otoritas lokal, distrik sekolah, dan konsumen individu dalam melindungi diri mereka sendiri, rumah mereka, bisnis dan properti mereka,” kata Hikvision.

Pada Maret 2021 lima perusahaan China yakni Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp Hikvision dan Dahua dimasukkan ke dalam daftar tertutup sebagai sesuatu yang mengancam keamanan nasional.

Kemudian itu diajukan FCC dan disetujui oleh dua Republikan dan dua Demokrat yang mendukung pelarangan tersebut.

FCC mengatakan memiliki wewenang untuk mencabut otorisasi sebelumnya, tetapi menolak untuk melakukannya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Komisi XIII DPR Segera Panggil Pejabat Terkait soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Ajukan Kasasi, Nadiem Tak Akan Menerima Hasil Apapun di Luar Bebas

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Respons Demo Buruh, Dasco: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Rampung Oktober 2026

Kamis, 24 September 2026 | 14:15

PAN: Ambang Batas Parlemen Perlu Hati-hati, Jangan Lebih dari 4 Persen

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Usai Antar Giuseppe Garibaldi, Perwakilan Angkatan Laut Italia Temui Prabowo

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Dasco Pastikan DPR Dalami Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 13:58

MGLV Kantongi Fasilitas BNI, Ekspansi Data Center Jababeka dan Batang Digenjot

Kamis, 24 September 2026 | 13:51

Demo Buruh di Depan UOB Plaza: Jalur Utama Jakarta Pusat Dialihkan!

Kamis, 24 September 2026 | 13:40

Hakim Banding Pangkas Vonis Nadiem

Kamis, 24 September 2026 | 13:39

UU Pengaturan Reforma Agraria jadi Kado Manis Petani untuk Berdaulat

Kamis, 24 September 2026 | 13:32

Selengkapnya