Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Perketat Keamanan Nasional, AS Larang Produk Terbaru Huawei

SENIN, 28 NOVEMBER 2022 | 06:14 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Adanya kecurigaan pada aktivitas mata-mata yang dilakukan oleh beberapa perusahaan raksasa China, mendorong Amerika Serikat (AS) untuk membuat aturan ketat yang melarang produk mereka demi keamanan nasional.

Pemerintahan Presiden Joe Biden menolak masuknya peralatan telekomunikasi baru dari Huawei Technologies dan ZTE China karena dinilai telah menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi keamanan nasional AS.

Selain kedua perusahaan besar itu, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) pada Jumat (25/11) juga memutuskan untuk melarang penjualan dan impor tiga perusahaan lainnya yakni Dahua Technology,  Hangzhou Hikvision dan perusahaan Hytera Communications Corp.


"Aturan baru ini merupakan bagian penting dari tindakan berkelanjutan kami untuk melindungi rakyat Amerika dari ancaman keamanan nasional yang melibatkan telekomunikasi," kata Ketua FCC, Jessica Rosenworcel, seperti dimuat The Guardian pada Sabtu (26/11).

Hingga saat ini Huawei, ZTE, Dahua, Hytera dan kedutaan China di Washington belum memberikan tanggapan apapun.

Tetapi Hikvision dalam sebuah pernyataan menegaskan jika produknya tidak mengancam keamanan AS dan menyatakan akan terus beroperasi seperti biasanya.

“Keputusan FCC ini tidak akan melindungi keamanan nasional AS, tetapi hanya akan membuatnya lebih berbahaya dan lebih mahal bagi bisnis kecil AS, otoritas lokal, distrik sekolah, dan konsumen individu dalam melindungi diri mereka sendiri, rumah mereka, bisnis dan properti mereka,” kata Hikvision.

Pada Maret 2021 lima perusahaan China yakni Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp Hikvision dan Dahua dimasukkan ke dalam daftar tertutup sebagai sesuatu yang mengancam keamanan nasional.

Kemudian itu diajukan FCC dan disetujui oleh dua Republikan dan dua Demokrat yang mendukung pelarangan tersebut.

FCC mengatakan memiliki wewenang untuk mencabut otorisasi sebelumnya, tetapi menolak untuk melakukannya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya