Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Perketat Keamanan Nasional, AS Larang Produk Terbaru Huawei

SENIN, 28 NOVEMBER 2022 | 06:14 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Adanya kecurigaan pada aktivitas mata-mata yang dilakukan oleh beberapa perusahaan raksasa China, mendorong Amerika Serikat (AS) untuk membuat aturan ketat yang melarang produk mereka demi keamanan nasional.

Pemerintahan Presiden Joe Biden menolak masuknya peralatan telekomunikasi baru dari Huawei Technologies dan ZTE China karena dinilai telah menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi keamanan nasional AS.

Selain kedua perusahaan besar itu, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) pada Jumat (25/11) juga memutuskan untuk melarang penjualan dan impor tiga perusahaan lainnya yakni Dahua Technology,  Hangzhou Hikvision dan perusahaan Hytera Communications Corp.


"Aturan baru ini merupakan bagian penting dari tindakan berkelanjutan kami untuk melindungi rakyat Amerika dari ancaman keamanan nasional yang melibatkan telekomunikasi," kata Ketua FCC, Jessica Rosenworcel, seperti dimuat The Guardian pada Sabtu (26/11).

Hingga saat ini Huawei, ZTE, Dahua, Hytera dan kedutaan China di Washington belum memberikan tanggapan apapun.

Tetapi Hikvision dalam sebuah pernyataan menegaskan jika produknya tidak mengancam keamanan AS dan menyatakan akan terus beroperasi seperti biasanya.

“Keputusan FCC ini tidak akan melindungi keamanan nasional AS, tetapi hanya akan membuatnya lebih berbahaya dan lebih mahal bagi bisnis kecil AS, otoritas lokal, distrik sekolah, dan konsumen individu dalam melindungi diri mereka sendiri, rumah mereka, bisnis dan properti mereka,” kata Hikvision.

Pada Maret 2021 lima perusahaan China yakni Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp Hikvision dan Dahua dimasukkan ke dalam daftar tertutup sebagai sesuatu yang mengancam keamanan nasional.

Kemudian itu diajukan FCC dan disetujui oleh dua Republikan dan dua Demokrat yang mendukung pelarangan tersebut.

FCC mengatakan memiliki wewenang untuk mencabut otorisasi sebelumnya, tetapi menolak untuk melakukannya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya